Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Pengembangan ekonomi kreatif di kota dinilai menjadi magnet dalam pengembangan ekonomi perkotaan sekaligus sebagai penggerak pengembangan wilayah sekitar perkotaan. Sebagai contoh pengembangan ekonomi perkotaan yaitu dengan adanya ekonomi kreatif membuka lapangan pekerjaan baru dan otomatis meningkatkan angka tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara implikasi yang lebih pos…
Tujuan dari pencatatan perkawinan sangat positif sebagai upaya Negara memberikan perlindungan hukum pada rakyatnya, maka pencatatan perkawinan yang dilakukan Pemerintah perlu menjadi kesadaran masyarakat. Adapun tujuan pencatatan perkawinan meliputi 1) Guna tertib administrasi perkawinan 2) Sebagai jaminan dalam memperoleh hak-hak sipilnya (memperoleh akta kelahiran, KTP-el KK, serta dokuman ke…
Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Kajian ini melandaskan pada masalah tumpang tindih kewenangan di Batam, khususnya antara pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Oleh karena itu kajian ini bertujuan : Pertama, mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan di Kota Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam; dan Kedua, menemukan solusi untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi…
Inovasi pelayanan akta kelahiran belum banyak dilakukan oleh instansi pelaksana sehingga akan tertinggal dari target yang diinginkan pemerintah. Target cakupan akta kelahiran baru dipenuhi sebagian kecil daerah Kabupaten/Kota, untuk itu diperlukan inovasi pelayanan akta kelahiran yang dapat diterapkan pada daerah-daerah lainnya yang masih tertinggal untuk mengejar target cakupan. Tujuan kegiata…
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Data kependudukan hasil kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang melingkupi administrasi pendaftaran penduduk dan administrasi pencatatan sipil yang tersimpan di dalam database kependudukan nasional bias dimanfaatkan oleh pelbagai pihak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasa…