Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pelakanaan Otonomi Daerah senentukan format baru pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Conten utama di dalam format baru otonomi ialah adanya peralihan Kewenangan atas seberapa Urusan Pemerintahan di Daerah Pengelolaan Terminal termasuk salah satu sub urusan yang mengalami peralihan kewenangan. Sesuai dengan amanah Otonomi Daerah, Termi…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Kajian kompetitif ini tentang upaya penyelesaian aset yang seringkali pada saat peralihan urusan pemerintahan menjadi potensi masalah yang berlarut-larut diselesaikan.Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui desk research, FGD dan wawancara mendalam. Kajian ini semakin memperkuat temuan sebelumnya tentang potensi masalah yang akan timbul terkait de…
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomo 3 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, daerah diberikan peluang untuk melakukan Pinjaman Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah. Namun persyaratan pinjaman memang memberatkan bagi pemerintah daerah sementara bantuan pembiayaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian strategis untuk …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography