Himpunan Peraturan Perundang Undangan Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tenta…

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Keppres RI No. 81 Th. 1999 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Inpres RI No. 5 Th. 2004 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keppres RI No. 11 Th. 2005 KERJA SAMA ANTARA KPK DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. Kep-111212005, No. Kep-laij.a11212005 PP…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuang…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …

Undang - Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan T…

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

4 (Empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20,21,24 & 25 Tahun 2004

Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pedoman pengelolaan keuangan daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 …

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 394 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND p

Undang-undang Republik Indonesia tentang telekomunikasi dan radio siaran non …

Majunya sebuah bangsa, biasanya selalu dibarengi dengan pengembangan kemajuan di bidang telekomunikasi. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Pelita demi pelita, sektor telekomunikasi sangat mendapat perhatian sepenuhnya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor …

Pengadaan barang atau jasa pemerintah: Peraturan Presiden Republik Indonesia …

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai d…

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991

Buku Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1988-1991 dimaksudkan adalah himpunan Peraturan-Peraturan Pemerintah sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1991, dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tent…