KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedang…
Undang-undang ketenagakerjaan ini dilengkapi dengan: 1. UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Dengan menerbitkan Propenas 2000-2004 dalam bentuk buku yang ringkas ini, dimaksudkan agar mudah didapat di mana saja dan oleh siapa saja yang berminat danpeduli dengan masalah pembangunan bangsa ini.
Peradilan tata usaha (peradilan administrasi negara) ini secara umum untuk menciptakan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta merupakan sarana hukum, yang sangat penting untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antara kepentingan pribadi masyarakat di satu pihak dengan kepentingan umum di lain pihak.
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spiritual diperlukan adanya PNS sebagai warga negara, unsur Apatratur Negara, Abdi Negara, dan abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bers…
dimaksud untuk memberi pegangan praktis tentang undang-undang pajak pusat dan pajak daerah yg berlaku dalam tahun 2007
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan dengan adanya partai politik (parpol). Belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negri mulai menghangat terkait perhelatan pemilu 2014, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 T…
Buku ini menyajikan beberapa persoalan demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Karena ia ditujukan kepada masyarakat luas terutama mahasiswa tingkat awal, buku ini memang tidak berpretensi akademis, Ia lebih merupakan potret sekejap, sebagai satu catatan awal, sebagai tambahan informasi nuansa demokrasi.