Figur dan nama pengacara kondang O.C. kaligis ,S.H. telah kita kenal dengan pelbagai perkara mashur,di antaranya perkara-perkara yang digelar dan dibelanya di muka Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih mengenal perkara-perkara ini, dirangkum dan dikomentari oleh para editor perkara-perkara PTUN, yang rinciannya meliputi bidang-bidang: 1. Pertanahan : Paulus Djaja Sentosa versus Walikota…
Antologi Tulisan Ilmu Hukum ke-7 ini, adalah kumpulan tulisan/karya tulis penulis dalam kurun waktu tengah tahun 2011 s.d. tengah tahun 2012. Alur berpikir tentang ilmu hukum disajikan oleh penulis sebagai seorang akademis dan praktisi yang mencari kebenaran dan keadilan "ad veritatem et justiitia:, terefleksi dalam buku ini secara jelas. Oleh karena itu, memiliki buku ini akan mkenambah peng…
Ne quid nimis! Suatu adagium Latin yang pantas diberikan untuk buku Kontrak Bisnis, Teori dan Praktik ini, karena tidak banyak buku semacam yang akhir-akhir ini dapat ditemui. Karya tulis Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H. M.H. ini amat bermanfaat, tidak hanya untuk kalangan akademisi, namun juga untuk kalangan praktisi hukum dan ekonomi serta para mahasiswa. Terbitnya buku ini sangat membantu unt…
The legal writings published in this book is a compilation of Prof. O.C. Kaligis works in more than 40 (fourty) distinctive years of practicing as lawyer, educator, and arbiter in Indonesia's legal system. Differs from the previous bilingual anthology, this book (volume 9) contains numerous prospects and perspectives in almost all aspects of the legal system, including the Law of the Sea, Contr…
Indonesia sebagai anggota dari masyarakat internasional, yang menjunjung tinggi Hak Kekayaan Intelektual, sewajarnya menaati kaidah-kaidah hukum Hak Kekayaan Intelektual sehingga wajib hukumnya para penyidik tegas dalam menangani masalah-masalah pidana dalam bidang ini. direktorat Cipta dan Merek pun harus bekerja secara profesional karena apa yang terjadi disini dengan kemajuan teknologi dapat…
Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-st…
Remisi adalah hak mutlak para narapidana, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memberi hak remisi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga telah mengadopsi standar minimal perlakuan bagi narapidana, yang membenarkan adanya remisi. Karenanya, moratorium remisi bertentangan dengan undang-undang. Tak seorang…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography