Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam sumberdaya manusia yang produktif dan budaya lokal Ketiga sumberdaya tersebut adalah modal utama pembangunan yang membutuhkan pengembangan dan eksplorasi lebih jauh demi mendapatkan peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia Pemerintah telah menerbitkan Permendagi No 9 Tahun 2014 tentang Pengembanga…
Keberadaan Pertamini Pom Mini belum memiliki payung hukum yang jelas terkait dengan legalitas penyaluran BBM, perijinan, standarisasi teknis dan keselamatan kerja serta ketentuan harga jual Tujuan kajian adalah untuk mengetahui problematika pengembangan Pertamini/Pom Mini sebagai Peluang Usaha dalam Penjualan BBM Non Subsidi; untuk mengetahui Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan…
Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pelakanaan Otonomi Daerah senentukan format baru pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Conten utama di dalam format baru otonomi ialah adanya peralihan Kewenangan atas seberapa Urusan Pemerintahan di Daerah Pengelolaan Terminal termasuk salah satu sub urusan yang mengalami peralihan kewenangan. Sesuai dengan amanah Otonomi Daerah, Termi…
Selama ini, Pemerintah Aceh mengelola Dana Otsus Aceh belum efektif. Hal tersebut tergambarkan pada data pembangunan yang dilansir BPS dan konklusi studi terdahulu. Deskripsi dari kedua data tersebut menyatakan bahwa inefektivitas telah terjadi dalam Pengelolaan Dana Otsus Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan m…
Konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU merupakan tanggungjawab pemerintah, pemda, badan usaha dan masyaakat. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama unsolicited project di indonesia adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU dan merumuskan r…
Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah telah didukung oleh peraturan perundan-undangan baik dari sisi jumlah peraturan maupun substansi pengaturan. Kendati demikian pelayanan pengelolaan sampah masih bermasalah. Pemerintah Daerah telah berupaya menyikapi permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Untuk memayungi kebijakan kerjasama …
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography