Efisiensi dalam perusahaan mutlak dibutuhkan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam sebuah industri entah itu manufaktur maupun jasa (pelayanan) efisiensi diperlukan, agar kita mampu memberikan nilai tambah yang lebih kepada pelanggan kita yang tidak diberikan oleh perusahaan pesaing. Nilai tambah yang dimaksud dapat berupa waktu yang kita berikan oleh perusahaan pesaing. Nila…
Buku ini merupakan penulisan kembali buku Pengantar Ekonomi Mikro, tentu saja ada perbaikan di sana sini untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Namun, teori teori yang disajikan tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja kasus kasus yang ditampilkan mengalami penyesuaian. Buku ini digunakan sebagai bahan kuliah ekonomi miro di Perguruan Tinggi. Dapat menuntun dan memudahkan mahasiswa dalam m…
Sebagai negara agraris, sektor pertanian memegang peranan penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Karena itu, Pemerintah melalui berbagai kebijakannya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan. kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi pangan. subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan daya b…
KEBIJAKSANAAN LOKAL menjadi tema tersendiri dalam Simposium Internasional Filsafat Indonesia (SIFI) Panggalian khazanah lokal yang juga disadari sebagai bagian penting dari kesadaran kita akan sebuah ''Filsafat Indonesia'' meskipun debat mengenai istilah ''Filsafat Indonesia'' itu sendiri belum selesai.
Pelangi nusantara ini merupakan ruang untuk membicarakan aneka tema dengan topik gado-gado,tanpa terfiksasi pada sebuah fokus pembicaraan tertentu,apalagi topik filsafat dalam arti akademik
Hokum dan Politik adalah topik yang sangat penting untuk filosofis di Indonesia. Salah satu simpul yang muncul pemikiran Indonesia mengenai politik dan hukum sanggup mengadaptasi konsep-konsep model-model pemikiran Barat Modern
Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengidentifikasi kesiapan daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan kriteria ketersediaan sarana dan prasarana; dukungan sumber daya manusia; kelembagaan pengelolanya; dan kewenangan penandatanganan KTP.
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan ke…
Saat ini keberadaan lembaga Litbang di banyak daerah Indonesia belum terbentuk secara signifikan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa keberadaan lembaga Litbang belum atau kurang memberikan kontribusi secara nyata dan terukur bagi perekonomian daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebuah Lembaga yang melaksanakan berbagai kajian serta penelitia…
Efektivitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang memasuki proses evaluasi kelembagaan secara komprehensif. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berimplikasi pada perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu diperlukan adanya perumpunan urusan wajib dan pilihan, agar orga…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography