Inovasi pelayanan akta kelahiran belum banyak dilakukan oleh instansi pelaksana sehingga akan tertinggal dari target yang diinginkan pemerintah. Target cakupan akta kelahiran baru dipenuhi sebagian kecil daerah Kabupaten/Kota, untuk itu diperlukan inovasi pelayanan akta kelahiran yang dapat diterapkan pada daerah-daerah lainnya yang masih tertinggal untuk mengejar target cakupan. Tujuan kegiata…
Menindaklanjuti amanat Pasal 360 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memberikan masukan pengaturan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus yang dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui permasalahan yang terindentifikasi dari kewenangan da…
Buku survei ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi tentang Survei Indek Pendidikan Kota Denpasar melklui Indeks Pendidikan Masyarakat (IPM) melalui daya serap SD terhadap tamatan PAUD yang masum ke SD Negeri maupun Shasta, maupun daya serap SMP terhadap luluşan SD yang mask SMP negeri maupun swasta.
Buku ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengelolaan cagar budaya belim efektif namun dalam penerapannya sert beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam hal pelestarian budaya
buku ini menjelaskan tenting survey yang dilakukan untuk menentukan indikator yang dapat digunakan untuk menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). metode yang dilakukan Adalah dengan melakukan kajian literatur yang terkait dań juga melakukan mania konten analysis terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana …
Kajian ini dilandasi pada kebutuhan untuk memperpendek waktu perjalanan siswa menuju ke loasi sekolah d Kota Denpasar. Oleh karena itu sistem rayonisasi disusun dengan tujuan untuk memperpendek jaraj tempuh siswa, dengan juga memerhatikan keseimbangan antara jumlah sekolah dan siswa pada tiap zona. Wilayah kota Denpasar dibagi kedalam 4 (empat) zona. Selanjutnya pada setiap zona direncanakan un…
Data kependudukan hasil kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang melingkupi administrasi pendaftaran penduduk dan administrasi pencatatan sipil yang tersimpan di dalam database kependudukan nasional bias dimanfaatkan oleh pelbagai pihak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasa…
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur Perpres No.25/2008 dimudahkan oleh Undang-Undang No.24/2013 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudahan tersebut tidak signifikan meningkatkan cakupan pencatatan dokumen kependudukan karena belum sederhana dan masih banyak kendala dari sisi pemohon maupun pelaksana. Kajian ini iengin mengetahui permasalahan utama dan menemukan for…
Untuk menjaga validitas dan reabilitas DP4, Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan pemutakhiran data sebanyak dua kali dalam satu tahun. Proses validasi ini senyatanya sejalan dengan Pasal 59 ayat 1 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pilkada serentak 2015, proses penyerahan DP4 dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian KPU akan menyerahkan kepada…