/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Indonesia%" ]
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajara…
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2004-2007 tersebut materinya terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang-undangan.
Buku ini memuat sejumlah peraturan pelaksanaan perundang-undnagan tentang hak-hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan serta peraturan terkait lainnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan hak-hak atas tanah tersebut ada dalam berbagai bentuk hirarki dan sistimatika perundang-undangan tentang hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna…
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang …
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers yang kami susun ini merupakan edisi lengkap yang terdiri dari beberapa peraturan, yaitu: 1. UU RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 3. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerinta…
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan dengan adanya partai politik (parpol). Belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negri mulai menghangat terkait perhelatan pemilu 2014, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 T…
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan kom�prehe…