/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 90" ]
Bind Value ⚒️: []
Kajian ini merupakan salah satu inisiasi dalam menganalisa pergeseran regulasi penataan perangkat daerah yang silih berganti begitu cepat. Konsep yang dikembangkan merujuk pada konsep pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan kualitatif. Dengan kajian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi harmonisasi kebbijakan antara pusat dan daerah dalam penataan dan p…
Buku ini berisi tentang : 1. Analisis PERMA RI dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, 2. PERMA RI dalam sistemperundang-undangan, 3. PERMA RI dalam sorotan, 4. Kewenangan mahkamah agung dalam menerbitkan PERMA.
Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.
Pembahasan dalam buku ini melangkah maju kepada konsep merkantilis terus ke pandangan Neo-Marxist dan akhirnya sampai pada Model Pembangunan Tergantung. Bagaimanapun juga di sini lebih dititikberatkan pada tulisan-tulisan yang memusatkan diri pada peranan secara khusus dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak digugat di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam p…
Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Diterbitkannya buku Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia: dan peraturan-peraturannya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan tenaga asing dan meningkatkan keterampilan dalam pengurusan permohonan izin penggunaan tenaga warga negara asing pendatang/pemegang visa.
Buku tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai dengan saat ini memang belum terlalu banyak sehingga dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan.
Penyakit akibat kerja membawa kerugian bagi Pengusaha, Tenaga Kerja, Pemerintah dan Masyarakat, antara lain; hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, tenaga terampil. Karena itu setiap usaha perluasan kesempatan kerja, tenaga terampil. Karena dalam setiap usaha perluasan kesempatan kerja, masalah kesehatan, keselamatan kerja perlu mendapat perhatian sepenuhnya.