Buku Mengawal transisi di Sulawesi Selatan ini berisi reportase kegiatan Sumarsono yang dipercaya menjabat PJ Gubernur Sulawesi Selatan.
Orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jikalau pekerjaan penguasa dari penguasa negara dilimpahkan kepada persekutian-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Dekonsentrasi dengan demikian disebut bagi pelimpahan yang sama dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah dari suatu persekutuan yang sama.
Yang dinamakan daerah swatantra dalam istilah Indonesia modern ialah daerah yang oleh UU diberi hak untuk mengatur dan mengurus "rumahtangganya" sendiri.
Buku ini adalah sebuah buku yang disusun dengan segala keterbatasan. Namun, sekecil apapun nilai kontribusinya, ia diharapkan tetap akan menjadi sebuah kenangan. Bukan tidak mungkin kelak, buku ini memotivasi kawan-kawan untuk menulis, memunculkan tulisan-tulisan lain atau buku-buku selanjutnya, atau setidak-tidaknya akan memancing munculnya imajinasi-imajinasi atau gagasan-gagasan baru bagi pe…
Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembang- annya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika per- tumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasiona…
Dalam buku ini di bahas mengenai Pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia secara Substantif dan Historis; Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap otonomi daerah; sumber keuangan daerah dan khusus untuk otonomi daerah; Pelaksanaan otonomi daerah; dan beberapa contoh penerapannya.
Buku ini merupakan upaya mendokumentasikan pemikiran, persepsi, dan pandangan otonomi daerah yang dikemukakan Hari Sabarno, Menteri dalam Negeri Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dengan inti konsep memandu otonomi daerah, menjaga kesatuan bangsa. Konseptualisasi tersebut menguraikan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mendekatkan fungsi peme…
buku ini berisi rangkaian program kami di dan tentang Sulawesi
Politik hukum pertanahan yang merupakan bagian atau sub sistem dari Politik nasional, khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditel…