Dalam buku ini diamati terutama masalah-masalah yang menyangkut fungsi, tugas, dan kegiatan-kegiatan badan-badan utama PBB, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, termasuk peran Sekjen PBB dalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional khususnya. Demikian juga masalah-masalah lainnya seperti dikeluarkannya Yugoslavia dari keanggotaan PBB, suksesi negara dalam kaitannya deng…
Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, konsep teoritis dan pengertian hukum investasi, bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa di bidang investasi, dan lainnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dibaca secara lengkap di buku ini.
memberikan pengetahuan secara umum dan mendalam tentang hukum korporasi dalam hal economic crimes dan abuse of power
Buku ini membahas secara tuntas dan lengkap dalam bentuk tanya jawab yang tentu saja akan sangat memudahkan pembaca memahami Perseroan Terbatas .
Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
Kepailitan BUMN Persero menimbulkan banyak permasalah akhir-akhir ini. Hal ini, disebabkan demi hukum seluruh aset akan berada dalam sita umum, sedangkan mengenai status aset BUMN Persero terhadap aset negara pun terdapat perbedaan pendapat, sebagai akibat ketidakharmonisan antara UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UUBUMN), UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan UU N…
Melalui PTUN, rakyat secara pribadi diberi kemungkinan menuntut pemerintah yang tindakannya dinilai merugikan warganya serta bertentangan dengan hukum.
Buku ini membahas pentingnya revitalisasi konsep publik sebagai bagian dari upaya naional agar kita bisa keluar dari rumitnya berbagai permasalahan pembangunan nasional.
Di dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia, birokrasi sebagai wujud dan manajemen pemerintahan perlu memiliki kemandirian di dalam rangka pemberdayaan dirinya sesuai dengan keberadaannya di dalam lingkup lingkungan yang selalu berubah.
Dalam buku Dasar-dasar hukum administrasi negaraini diuraikan: pengertian dari hukum administrasi negara; kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan cabang-cabang ilmu hukum yang lain; sumber-sumber hukum administrasi negara dan kodifikasi serta perbuatan-perbuatan nyata dari administrasi negara.