Buku ini membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,hubungan lesgislatif dan eksekutif dalam pembuatan perda,pengelolaan keuangan daerah,pergeseran peran organisasi publik,efektivitas organisasi dispenda,kinerja birokrasi publik di daerah,kualitas pelayanan birokrasi publik daerah,aplikasi manajemen strategik di birokrasi publik,peranan birokrasi terhadap peningkatan invest…
Buku ini merupakan bagian penting dari Antropologi Terapan yaitu suatu cabang dari Ilmu antropologi di mana pengetahuan, keterampilan dan sudut pandang ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan. Ilmu Antropologi Terapan yang sedang Anda baca ini menyorot lebih jelas tentang masalah-masalah sosial pedesaan-pertanian Indone…
Bila kita mendengar kata kontrak. pemahaman kita mungkin akan langsung terbawa kepada arti mengontrak rumah dan hal yang berhubungan dengan sewa menyewa dalam arti sempit. Pandangan seperti itu terbentuk karena kurangnya pengetahuan terhadap keberadaan kontrak dan adanya anggapan yang salah bahwa hanya ahli hukum saja yang perlu mengetahui seluk beluk dan pemahaman mengenai kontrak. Berdasarkan…
Konseptualisasi pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan, menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dalam bentuk pembangunan inklusi. Inklusi sosial merupakan pendekatan baru untuk membangun dan mengembangkan sebuah li…
Birokrasi di era otonomi daerah paska reformasi adalah birokrasi yang ,memihak rakyat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan sesuai amanat konstitusi yaitu membebaskan birokrasi dari warna-warni politik. Buku ini memberikan gagasan atau kerangka pikir dan bahan-bahan perenungan untuk kemajuan pelayanan publik di tanah air.
Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan…
Dikemukakan penjelasan Statistika Secara runtut dan rinci, tahap demi tahap sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang konsep dan teknik penyelesaiannya dengan berbagai macam pendekatan
Reformasi 1998, tumpuan harapan menuju bangsa Indonesia yang lebih baik, yakni lebih trasparan, partisipatif, bebas KKN, penguatan local wisdom (pemberdayaan kearifan lokal), pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Sumber Daya Manusia (SDM) cerdas dan pintar, dan menuju struktur politik dan pemerintahan yang berkeadilan.
Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjelma menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keragaman itu, realitasnya semu. Terjadi pembalikan ontologis: Negara lebih real daripada masyarakat hukum adat. Secara struktura…
Buku kecil dan sederhana ini pada bagian I, II, III dan sedikit dari Bagian IV, membicarakan tentang Undang-undang Gangguan, sejarah pembentukannya, tugas-wewenang, pejabat yang diserahi wewenang dalam menjalankan tugas-pembantuan (medebewind) ini, tata-caranya tentang pemberian izin dan hal naik banding, dihubungkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang ditempuh oleh Pemerintah di dalam…