/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 2010" ]
Bind Value ⚒️: []
Yang dinamakan daerah swatantra dalam istilah Indonesia modern ialah daerah yang oleh UU diberi hak untuk mengatur dan mengurus "rumahtangganya" sendiri.
Ilmu hukum tatanegara Indonesia adalah merupakan satu cabang ilmu yang sangat muda, semuda usia bangsa Indonesia yang berpemerintahan dan bernegara sendiri. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia berpemerintahan dan menata negara sendiri secara modern, banyaklah pengalaman praktek dan teori yang telah dicoba untuk mengisi bentuk dan kepribadian berpemerintahan dan menata negara berdasarkan falsafah…
Profil daerah kabupaten dan kota: jilid 1 ini berisi tentang daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Profil daerah kabupaten dan kota: jilid 2 ini berisi tentang daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Dapat dikatakan bahwa sekarang ini terutama di negara sedang berkembang, kedudukan pemerintah adalah sebagai inti atau poros dari segala kegiatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan jiwa serta semangat UUD 1945 maka pemerintah berkewajiban mempelopori pembangunan.
Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: jilid 3 merupakan lanjutan yang berisi tentang pertumbuhan daerah khusus Ibukota Jakarta, Pertumbuhan provinsi daerah tingkat I Irian Barat, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Indonesia sejak 1959 sampai 1965.
Buku yang ditulis tahun 1990 ini merupakan edisi ke-2 setelah edisi pertama dengan pembahasan yang sama diterbitkan tahun 1979. Edisi pertama lebih mendalami dinamika perkotaan di negara- negara Barat dan Timur serta beberapa negara di Asia. Pada edisi ke-2 ini penulis lebih mendalami wajah dua kota besar di Pemantang Siantar (Kotamatya di Sumatera Utara) dan DKI Jakarta-Indonesia. Kota Pemanta…
Dalam kehidupan sehari-hari orang seringkali berurusan dengan jual beli, pinjam meminjam maupun sewa menyewa. Pada saatnya diperlukan adanya semacam contoh yang dapat dipergunakan sebagai panutan untuk melakukan kegiatan jual beli, pinjam-meminjam, maupun sewa-menyewa tersebut.
Buku ini membahas secara luas dan mendalam tentang beberapa dasar pengertian hukum Tata Usaha Negara serta bagaimana jalannya proses atau cara beracara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Beracara di muka sidang pengadilan adalah masalah pembuktian. Suatu peristiwa tidak cukup dengan diadilkan saja, akan tetapi peristiwa itu perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga hakim menjadi yakin dan percaya bahwa peristiwa yang diadilkan oleh pihak berperkara terjadi dengan sungguh-sungguh.