/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 200" ]
Bind Value ⚒️: []
Desa dalam membangun wilayahnya tidak saja sebagai objek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan, pembangunan di desa melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan disabilitas pemerintah desa sebagai poros penggerak pembangunan di desa belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat khususnya perempuan dan disablitas, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kua…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Sebagai komponen pendukung di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keluarnya kebijakan. Aturan mengenai tugas dan fungsi Badan Litbang Kemendagri tercantum dalam Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dimana Badan Litbang Kemendagri mempunyai…
Negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini, berlandaskan pada Pancasila, dengan kesadaran bahwa pluralisme telah ada dan merupakan bagian dari bangsa, adanya pluralisme ini memberikan kesadaran untuk menjadi satu. Bangsa Indonesia menjad…
Pemberlakuan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan peluang, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat berdasarkan kondisi daerah dan potensi (local wisdom) sebagai ciri khas tersendiri. Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan bersamaan dibatasi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Untuk melaksanakan oton…
Saat ini terdapat 2 institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kedudukan BPD sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi politik BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarak…
Kearsipan mempunyai andil yang cukup penting bagi setiap kantor atau lembaga. Disamping sebagai pusat informasi, kearsipan diperlukan dalam rangka pengawasan kegiatan. Manajemen kearsipan yang dikelola secara baik akan memudahkan pimpinan membuat keputusan dan merencanakan kebijakan. Buku ini untuk administrator, baik instansi pemerintah maupun swasta, serta mahasiswa ilmu administrasi agar da…
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kepemimpinan kepala daerah dilihat dari aspek pemberian pelayanan publik. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan kepala daerah dalam membangun memberikan gambaran tentang kepemimpinan kepala daerah pada masing-masing lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat dan J…
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan perlu adanya konsisitensi antara perencanaan dan penganggaran. Serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebag…
PROGRAM atau kegiatan Public Relations sebaiknya dibuat berdasarkan data atau fakta di lapangan atau berdasarkan hasil penelitian, tidak hanya berdasarkan perasaan atau spekulasi saja sehingga setiap program dapat mencapai sasaran dan dapat memelihara citra dan reputasi organisasi atau perusahaan.