/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 2370" ]
Bind Value ⚒️: []
Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerin…
Buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi dalam bidang manajemen pemerintahan agar masyarakat umum dan aparat abdi masyarakat khususnya, mengenal dan memahami lebih banyak perihal manajemen pemerintahan dengan berbagai aspeknya.
Di daerah kita terdapat dua jenis pemerintahan, yakni pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai pelaksana dari azas desentralisasi teritorial, dan pemerintah wilayah yang merupakan wilayah administratip atau wilayah kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di wilayah, sebagai pelaksanaan azas dekonsetrasi
Buku ini lebih terasa pemetaan teoritisnya sehingga memberikan gambaran ringkas tentang body of knowledge dari teori desentralisasi dan pemerintahan daerah. Berbagai isu penting tentang desentralisasi dan pemerintahan daerah menjadi perhatian utama buku ini.
Indra dalam buku ini mengatakan bahwa: "Di masa lalu, satu masalah besar dalam upaya meningkatkan akses ,masyarakat lokal terhadap distribusi informasi adalah kecenderungan penyeragaman informasi oleh pihak yang berwenang.
Buku ini menyajikan beberapa perkembangan aspek pemerintahan tertentu, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai bahan kajian pendukung dalam menentukan kebijakan.
Buku ini merupakan hasil pemikiran maupun pandangan Fadel sendiri serta berbagai kalangan terhadap kepemimpinan seorang entrepreneur dalam membangun daerah baru.
Buku ini mengupas pelaksanaan Pilkada 2005, dan secara kritis melakukan analisis sehingga menghasilkan penemuan menarik. Terutama gagasan perlunya paradigma baru dalam RUU Pemilu sehingga Pilkada masuk dalam kategori pemilu di tingkat lokal yang penanganannya di bawah satu atap yaitu KPU. UU No. 32/2004 jelas menyisakan masalah menyangkut wilayah abu abu wewenang KPUD,KPU,DPRD, pemerintah daer…
Tragedi G30S/PKI sampai saat ini masih tetap misteri dan perdebatannya mungkin tidak akan pernah selesai seperti halnya peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir, matinya Tan Malaka, Madiun Affair, DI/TII, dan lain-lain. Laporan korban pembantaiannya pun beragam dari 150.000 orang hingga lebih 1 juta orang, tapi saya sendiri menggunakan angka minimum otoritatif yang diakui Laksamana Soedomo …