Dalam buku ini dapat dibaca akibat hukum perjanjian lisensi hak cipta program komputer melalui transaksi elektronik yang tidak dicatatkan, dikaitkan dengan perlindungan program komputer yang dilindungi dengan hak cipta, dengan melakukan perlindungan yang diserahkan kepada pemilik program komputer.\r\nSelain itu dapat dibaca pula dalam buku ini perumusan konsep pengalihan perjanjian lisensi hak …
Sampai sejauh ini, Indonesia belum mempunyai Hukum Pidana nasional yang dibuat sendiri, Hukum Pidana yang berlaku sekarang adalah Hukum Pidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yakni Hukum Pidana yang ber asal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang mulai berlaku tahun 1915, dan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dibentuk tahun 1886 oleh Pemerintah Belanda.
uku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk m…
Remisi adalah hak mutlak para narapidana, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memberi hak remisi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga telah mengadopsi standar minimal perlakuan bagi narapidana, yang membenarkan adanya remisi. Karenanya, moratorium remisi bertentangan dengan undang-undang.\r\nTak seora…
buku ini terdiri dari 13(tiga belas) halaman yakni (1)memahami hukum tata negara ,(2) negara hukum,(3)konstitusi ,(4)peraturan perundang\"an ,(5)sistem pemerintahan ,(6) lembaga perwakilan rakyat.
Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi figur masyarakat yang \"info-junkies\".
Subjek hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pengangkutan.\r\nStatus hukum pihak-pihak yang yang berkepentingan itu yaitu sebagai manusia pribadi atau badan hukum.
Buku ini memuat informasi pengertian hukum tata negara, tata pemerintahan di Asia, Afrika, Australia, Amerika Serikat, dan Eropa
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak digugat di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam p…
Bab I Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang Yang Dapat Dikeluarkan Dewasa Ini\r\nBab II Badan Pembentuk: Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah\r\nBab III Materi Yang Diatur Dalam: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Dan Peraturan Pemerintah\r\nBab IV Peraturan Tentang Membentuk, Mengundangkan, Dan Mulai Berlakunya Undang-Undang…