/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 50" ]
Bind Value ⚒️: []
Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Dorongan-dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga yang secara langsung atau tidak langsung dihasilkan oleh proses kebijaksanaan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pergeseran pemanfaatan ruang wilayah terhadap perubahan-perubahan kawasan budidaya produktif di daerah, mengetahui pengaru…
Pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan dilaksanakan di daerah perdesaan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ADD di kabupaten/kota; jumlah penerimaan dana perimbangan; dan untuk mengetahui proporsi p…
Sasaran perubahan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat merubah masyarakat yang sebelumnya kurang mempunyai kekuatan, kemampuan dan kemandirian menjadi masyarakat yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan kemandirian dalam berbagai aspek sosial budaya. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan, kemampuan dan kemandirian ditinjau dari aspek s…
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Keppres RI No. 81 Th. 1999 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Inpres RI No. 5 Th. 2004 TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keppres RI No. 11 Th. 2005 KERJA SAMA ANTARA KPK DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. Kep-111212005, No. Kep-laij.a11212005 PP…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004