/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: []
UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pust Dan Daerah; Keppres R.I NO. 49 Tahun 2000 Tentang pembentukan Tim Koordinasi Tindk Lanjut Pelaksanaan UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Peerimbangan Keuaangan Antara Pemerintah Pusat Dn Daerah
Para Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan Penyetor beberapa jenis pajak negara, meliputi pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU RI No. 17 Th. 2003 Ttg. Keuangan Negara ; UU EI No. 1 Th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara; UU RI No.13 Th.2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggug /jawab Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pust Dan Daerah; Keppres R.I NO. 49 Tahun 2000 Tentang pembentukan Tim Koordinasi Tindk Lanjut Pelaksanaan UU.NO.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ; UU.NO.25 Tahun 1999 Tentang Peerimbangan Keuaangan Antara Pemerintah Pusat Dn Daerah
Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Buku himpunan Peraturan Kepegawaian RI ini disusun untuk memenuhi permintaan dari kalangan pemakai, karena pada dewasa ini buku himpunan tersebut masih sangat terbatas adanya dikalangan umum. Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang telah dikeluarkan, baik peraturan yang baru, maupun peraturan-peraturan yang merubah atau menyempurnakan peraturan-peraturan yan…
Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah
Majunya sebuah bangsa, biasanya selalu dibarengi dengan pengembangan kemajuan di bidang telekomunikasi. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Pelita demi pelita, sektor telekomunikasi sangat mendapat perhatian sepenuhnya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi disamping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor …