/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 80" ]
Bind Value ⚒️: []
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah ini terdiri atas Tiga Belas Peraturan Pemerintah, Tiga Keputusan Presiden, Tujuh Keputusan Menteri, dan Tiga Instruksi Menteri yang semuanya mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Buku Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2004-2007 tersebut materinya terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang-undangan.
Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Buku ini memuat sejumlah peraturan pelaksanaan perundang-undnagan tentang hak-hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan serta peraturan terkait lainnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan hak-hak atas tanah tersebut ada dalam berbagai bentuk hirarki dan sistimatika perundang-undangan tentang hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan hak guna…
Dilengkapi dengan: - UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 - UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 - UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang …
Buku Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers yang kami susun ini merupakan edisi lengkap yang terdiri dari beberapa peraturan, yaitu: 1. UU RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; 2. UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 3. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerinta…
Untuk menjadikan wilayah Ibukota Jakarta menjadi kota yang bersih, manusiawi dan ber-wibawa (BMW), perlu dukungan semua pihak, baik aparatur pemerintah daerah, para pengusaha maupun masyarakat ibukota secara keseluruhan.
Dalam buku Kitab undang-undang hukum perdata cetakan ke-35 ini berisi empat buku. yaitu: 1. Buku ke satu; tentang orang 2. Buku ke dua; tentang kebendaan 3. Buku ke tiga; tentang perikatan. 4. Buku ke empat; tentang pembuktian dan daluwarsa Buku ini juga melapirkan daftar persoalan menurut abjad.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan dengan adanya partai politik (parpol). Belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negri mulai menghangat terkait perhelatan pemilu 2014, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 T…