/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1060" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan umum tidak kehilangan makna, karena pemerintahan umum bertujuan untuk menggenapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi pemerintahan umum meskipun lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi dalam prakteknya yang disele…
Melalui PTUN, rakyat secara pribadi diberi kemungkinan menuntut pemerintah yang tindakannya dinilai merugikan warganya serta bertentangan dengan hukum.
Buku Sistem pemerintahan Indonesia pada cetakan ke-5 ini dilengkapi dengan: a. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) b. Pendalaman UUD 1945 c. Demokrasi Pancasila d. Undang-undang Referendum tahun 1985 e. Susunan Organisasi Departemen tahun 1984.
Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam garis besarnya dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara Republik Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesisteman.
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku SANRI terbitan pertama (1987). Isi buku ini lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Buku ini secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dalam garis besarnya, buku ini juga sebagai pedo…
Administrasi terutama administrasi pemerintahan merupakan suatu proses yang sangat dinamis, sehingga perubahan yang menyangkut hal itu hampir tidak terbendung. Hal-hal yang kemarin berlaku, mungkin besok sudah berubah. Untuk mengikuti jalannya sistem pemerintahan, perlu pula mengikuti perubahan tersebut. Di Indonesia, perubahan yang paling mendasar, yaitu perubahan kebijaksanaan; berjalan pali…
Buku Problematik pemerintahan dan politik lokal ini membahas tentang Problematik kelembagaan; Problematik kebijaksanaan; dan Problematik kepemimpinan.
Buku KUHP: kitab undang-undang hukum pidana ini merupakan cetakan ke 19, terdapat perbedaan dari segi penyajian materi, ada dua perbedaan pokok dengan edisi sebelumnya. 1. Edisi baru ini (cetakan ke-19) semua pasal tambahan/perubahan langsung dimasukkan ke pasal-pasal yang bersangkutan. 2. Pasal-pasal KUHP yang di kutip dari terjemahan BPHN, semua dicetak dengan huruf yang berbeda dan dilengk…
Buku ini membahas pentingnya revitalisasi konsep publik sebagai bagian dari upaya naional agar kita bisa keluar dari rumitnya berbagai permasalahan pembangunan nasional.
Beberapa topik yang menyangkut batasan "pemerintahan yang bermuka dua" dibicarakan dalam buku ini sebagai materi. Dibahas problema-problema yang timbul dalam korelasi kekuasaan bidang eksekutif dengan lembaga-lembaga negara lain seperti Lembaga Legislatif dan Yudikatif, seperti dalam kasus-kasus pertamina, sengkon dan karta, kecurigaan adanya mafia peradilan dan lain-lain.