Pemerintah daerah: kajian politik dan hukum

Buku ini penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan masa reormasi.

Desentralisasi dalam pelaksanaan manajemen pembangunan: kumpulan pemikiran

Desentralisasi manajemen pembangunan nasional memerlukan perubahan kebijaksanaan ekonomi, khususnya kebijaksanaan industri, perdagangan, dan pembangunan. Sasaean desentralisasi ini adalah untuk mengeksploitasi posisi geografis Indonesia yang strategis, kebhinekaan sumber daya alam dan manusianya serta memanfaatkan perubahan struktural yang tengah terjadi dalam sistem kehidupan dunia yang tengah…

Membangun monumen maya , derap pembangunan kota denpasar

Dalam pengertian mendasar, monumen merupakan sebutan dari bangunan yang didirikan untuk memperingati tokoh atau peristiwa yang dianggap penting oleh sebuah kelompok masyarakat. Belakangan, setelah bersentuhan dengan nila-nilai estetika masyarakat, banyak monumen dibangun dengan tambahan fungsi sebagai penghias sudut-sudut kota atau kawasan tertentu. Bahkan bangunan atau benda lain yang bersi…

Aspek-aspek hukum otonomi daerah

Otonomi termasuk salah satu dari asas-asas umum pemerintahan negara. Pemerintahan suatu negara mencakup semua aktivitas pengendalian suatu negara dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuannya

Republik desa: pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain oto…

Entitas desa telah menjadi salah satu problematika penting yang selalu menyelimuti setiap rezim pemerintahan pemerintahan di Indonesia, sejak dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai pada alam kemerdekaan dan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ditempuh sudah sangat bermacam-macam, tergantung kepentingan politik ketika itu. Tercermin dari politik hukum (legal policy) o…

Daerah istimewa dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bermaksud menyeragamkan bentuk susunan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, namun mengingat hak-hak asal-usul daerah masih dimungkinkan bagi daerah-daerah tertentu diberikan kekhususan dengan sebutan Daerah Istimewa. Dewasa ini di Tanah Air kita terdapat dua Daerah Istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh da…

Membangun format baru otonomi daerah

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. H…

Otonomi daerah dalam negara kesatuan

Perdebatan dan controversi terkait otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan RI, dibahas dengan tuntas dalam buku ini dengan menggunakan pendekatan yuridis, ekonomis, teoritis dan praktis yang bersumber dari regulasi dan took-tokoh di bidangnya. Adanya unsur dessentaralisi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah diuraikan dengan memadai untuk membantu pemahaman bagi pembaca akan a…

Pasang surut otonomi daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

140 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 ATE p

Kepala daerah

Kepala daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan khususnya sering merupakan pusat perhatian, baik mengenai sikap dan tindak tanduknya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan terutama dalam hal proses pemilihan dan pengangkatannya.