/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1280" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini berbicara mengenai aplikasi pendukung sistem perdagangan berjangka elektronik, namun juga membahas mengenai esensi dan sejarah dari Perdagangan Berjangka Komoditi itu sendiri. Disamping itu, dibahas pula mengenai rambu-rambu dalam melakukan perdagangan berjangka. Buku ini akan berguna bagi masyarakat, investor, pelaku usaha maupun pemain di Industri PBK yang ingin meningkatkan pengetah…
Buku Civic education: upaya mengembalikan episteme politik ini ditulis untuk meluruskan kembali hakikat kehidupan berpolitik yang sesungguhnya. Buku pegangan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ini tidak hanya berisi konsep-konsep politik, tetapi lebih-lebih mendalami nilai-nilai etis kewargaan dengan pemahaman yang memadai tentanng hakikat dirinya sebagai makhluk personal dan mak…
Kultur kelembagaan Pemasyarakatan di Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan struktural antara pegawai penjara (prison officers) dan narapidana (prisoners). Adas pengalaman spesifik antara pegawai lapas dalam mengontrol dan memberi pelayanan terhadap narapidana, yang mengarah pada ketergantungan mutual, dan jalan dimana "keterkurungan" mereka mengarah pada hubungan kerja dan komunikasi yang …
Buku ini dimaksudkan terutama untuk mendorong penulisan ilmiah lebih lanjut maupun sebagai bahan dasar untuk pembuatan makalah ilmiah yang harus disusun mahasiswa. Selain itu, buku ini diharapkan pula manfaatnya pada perkuliahan yang memungkinkan adanya diskusi, serta diharapkan pula agar arahan jawaban permasalahan yang dikemukakan di sini dapat menjadi topik penelitian maupun penulisan karya…
Subjek hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pengangkutan. Status hukum pihak-pihak yang yang berkepentingan itu yaitu sebagai manusia pribadi atau badan hukum.
Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang "lemah dan terbatas" seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu dioperasionalkan dan dijamin melalui ta…
Gelombang globalisasi sumber daya manusia sesungguhnya berlangsung pada tahun 1870-1910. Pada periode itu, 60 juta orang bermigrasi dari Eropa ke Amerika Serikat dan bagian lainnya di dunia baru.
Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, konsep teoritis dan pengertian hukum investasi, bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa di bidang investasi, dan lainnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dibaca secara lengkap di buku ini.
Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa mengusung dua semangat: konfrontasi terhadap masa lalu dan menatap masa depan desa. Desentralisasi dan otonomi desa hendak menjawab krisis ekonomi-politik yang membelenggu desa akibat dari negaranisasi dan kapitalisasi. Ke depan, desentralisasi dan otonomi desa untuk mendorong penguatan posisi, eksistensi, kapasitas dan kemandirian desa dalam konteks for…
Terdapat empat prinsip pelayanan publik yang harus diperoleh masyarakat yakni better, cheaper, faster dan simpler.Sayangnya prinsip-prinsip tersebut belum terlihat dalam potret pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.