/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1310" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Hukum tatanegara perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan. Hukum ini mempelajari dan menganalisis sifat-sifat dan bentuk tatanegara, dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya, sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.
Buku ini berisi penjelasan tentang istilah-istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, yang tidak hanya merupakan terjemahan belaka, tetapi juga yang berisi penjelasan-penjelasan seperlunya, tentang arti dan maksud dari istilah-istilah hukum tersebut yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan Indonesia sendiri.
Di era Orde Baru, kondisi kesejahteraan dan jaminan sosial sedikit membaik dibandingkan era sebelumnya. Kendati demikian, distribusi kesejahteraan yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat, justru dijadikan alat politik oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan. “Pada masa ini ABRI dan PNS yang dianggap memiliki loyalitas tinggi adalah kelompok yang mendapatkan jaminan sosial,” t…
Diterbitkan pertama kali di Kanada tahun 2004 dengan judul asli “The Rebel Sell.” Buku kolaborasi Joseph Heath dan Andrew Potter ini diterjemahkan oleh penerbit Antipasti dan dilepas di pasaran Indonesia di bulan mei 2009 dengan judul “Radikal Itu Menjual”, dan tagline provokatif yang kurang lebih menjabarkan pertanyaan besar mengenai budaya-tanding ini: “Budaya Perlawanan Atau Budaya…
Penyajian buku ini menyentuh salah satu aspek dari sarana utama dimaksud, yakni perangkat peraturan perundang-undangan perburuhan. Dalam rangka berperan serta untuk menggapai tujuan HPH, mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bunga rampai ini berisi sejumlah karangan yang terutama ditujukan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah antropologi hukum. Buku ini tidak hanya membahas aturan-aturan yang berasal dari negeri atau yang secara eksplisit diakui oleh negara saja, tetapi juga mencakup berbagai aturan normatif yang timbul dalam berbagai lingkungan sosial dalam masyarakat.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam UUD 1945, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Soisal Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial,pertahanan-keamanan maupun hukum. Dengan demikian, maka apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan, maka hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub sistem. Antara sub-sistem sub-sistem tersebut, terdapat ikatan t…
Buku ini lahir dari pertemuan sarjana/ahli ilmu politik Indonesia yang berlangsung di Jakarta, 12-13 desember 2984. membahas masalah pokok menyangkut perkembangan politik di Indonesia
Lokakarya ini bertujuan antara lain untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan hukum dan perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan perhubungan laut.