/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1680" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
alam buku ini dapat dibaca akibat hukum perjanjian lisensi hak cipta program komputer melalui transaksi elektronik yang tidak dicatatkan, dikaitkan dengan perlindungan program komputer yang dilindungi dengan hak cipta, dengan melakukan perlindungan yang diserahkan kepada pemilik program komputer. Selain itu dapat dibaca pula dalam buku ini perumusan konsep pengalihan perjanjian lisensi hak c…
Teknologi terapan berkembang pesat. Berbagai bidang keahlian dan keterampilan kian spesifik dan bervariasi. Dalam waktu relatif singkat, para profesional dan kaum muda pascasekolah sudah ketinggalan zaman. Mereka harus belajar lagi, mereka perlu bimbingan, bukan hanya untuk menguasai bidang keahlian atau keterampilan teknis yang semakin maju dan bervariasi, tetapi juga dampak sosiologis dan psi…
Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis ten tang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pernerintah dalam mendukung pelaksanaan desentra lisasi dan otonorni daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan…
Ne quid nimis! Suatu adagium Latin yang pantas diberikan untuk buku Kontrak Bisnis, Teori dan Praktik ini, karena tidak banyak buku semacam yang akhir-akhir ini dapat ditemui. Karya tulis Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H. M.H. ini amat bermanfaat, tidak hanya untuk kalangan akademisi, namun juga untuk kalangan praktisi hukum dan ekonomi serta para mahasiswa. Terbitnya buku ini sangat membantu unt…
Buku ini membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia,hubungan lesgislatif dan eksekutif dalam pembuatan perda,pengelolaan keuangan daerah,pergeseran peran organisasi publik,efektivitas organisasi dispenda,kinerja birokrasi publik di daerah,kualitas pelayanan birokrasi publik daerah,aplikasi manajemen strategik di birokrasi publik,peranan birokrasi terhadap peningkatan invest…
Buku Ensiklopedia Perundang Undangan Republik Indonesia ini disusun dengan maksud untuk membantu mereka, baik yang masih berada dalam pendidikan maupun mereka yang sehari-hari bekerja dan berkecimpung dengan masalah perundang-undangan.
Membahas materi Undang-Undang Dasar ini digunakan metode "objektif-praktis", yaitu suatu metode penguraian yang menyoroti isi materi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, segala uraian dan penjelasan selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi Undang-Undang, disertai dengan penjabaran lebih lanjut dengan menggunakan bahan-bahan dokumen resmi dan (atau fakta) peristiwa ya…
Hukum internasional telah menempuh jalan yang berliku-liku sejak jaman purbakala sampai di jaman modern. Dalam perjalanan sejarahnya terdapat persimpangan-persimpangan yang menjerumus ke dalam peperangan dan ditemukan pula batu tonggak yang mempertanda karya besar dari pendekar ilmu seperti Vitoria, Suarez, Gentili, Grotius, dan Pufendorf. Dan disepanjang jalan ini pernah berkilau-kilau tergena…
Studi ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi dari perspektif hak asasi manusia terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHPidana). Seperti diketahui pembaruan kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah rampung dikerjakan, dan tertuang dalam RUU KUHPidana. RUU tersebut disiapkan oleh sebuah Tim penyusun yang anggotanya terdiri dari pa…
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil. Data kependudukan antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu…