/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1840" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Indonesia sebagai anggota dari masyarakat internasional, yang menjunjung tinggi Hak Kekayaan Intelektual, sewajarnya menaati kaidah-kaidah hukum Hak Kekayaan Intelektual sehingga wajib hukumnya para penyidik tegas dalam menangani masalah-masalah pidana dalam bidang ini. direktorat Cipta dan Merek pun harus bekerja secara profesional karena apa yang terjadi disini dengan kemajuan teknologi dapat…
Yang dikemukakan dalam buku ini bukanlah sebuah bacaan yang basi atau out of dated, hanya karena telah terbit dan dicetak enam tahun yang lalu. Paling tidak, para birokrat bangsa ini yang sedang melakukan proses pemberian otonomi kepada daerah bisa mengkaji kembali berbagai kelemahan dan juga kekuatan proses tersebut dari sejarahnya.
Beberapa masalah yang dibahas dalam buku ini antara lain: tataran kewenangan dalam pengelolaan keamanan nasional, resiko baru keamanan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan lainnya.
Buku ini merupakan rangkuman Putusan Pengadilan Pajak PPH yang mencakup putusan pengadilan mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Dengan pengelompokan berdasarkan tahun diterbitkannya putusan, kami berharap materi yang disajikan di dalam buku ini dapat lebih mudah digunakan sebagai referensi oleh para pembaca, khususnya para wajib pajak dan praktisi perpajakan. Buku ini pun diharapkan …
Ilmu Ekonomi Regional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi di dalam pembahasannya. Ilmu ini juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah, sehingga lebih serasi dan tepat untuk diaplikasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan wilayah. Dengan demikian, ilmu ini sangat diperlukan di dalam mengatur berbagai kebijakan ekonomi wilayah. Buku ini berisi…
Tahukan Anda? Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 20 November 2008 (Perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008) sampai dengan putusan yang diterbitkan pada 20 Juli 2010 (Perkara Nomor (68/PHPU.D-VIII/2010), sebanyak 101 permohonan keberatan atas penetapan kepala daerah telah diajukan ke MK. Tahukan anda dari 101 (seratus satu) permohonan yang diajukan, hanya 10 (sepuluh) permohonan …
Indonesia seakan tak pernah sepi dari sengkarut kasus hukum. Dari Antasari, Century, Susno hingga Gayus, seolah tak pernah henti mengusik belantara politik hukum di Indonesia. Sesuatu yang tentu saja menguras konsentrasi kita, bahkan orang bertanya kapan kita bisa tenang membangun? Isu saling mengunci untuk kepentingan poltik terus mengeruak ke berbagai penjuru sehingga seolah ada ketidakberday…
Buku ini mengkaji secra utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macampemindahan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lembaga hukum pendaftaran ta…
Program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan sejak bangsa ini menegakan kemerdekaannya. Patut diakui, banyak yang telah mengalami perbaikan, namun banyak pula usaha yang justru menciptakan kebergantungan yang permanen dari kelompok miskin kepada pemerintah. Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya yang harus dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan…