/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1970" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini ditulis untuk memenuhi permintaan akan buku teks ekonomi politik yang komprehensif di Indonesia. Berhubung dewasa ini mata kuliah ekonomi politik semakin popular –baik di Fakultas Ekonomi maupun di Fakultas Politik serta program-program ilmu pasca sarjana ilmu sosial– dalam buku ini Penulis berusaha merangkum sekaligus mengembangkan berbagai teori dan konsep tentang keterkaitan eko…
Pemakaian kata "Babak Baru" dalam judul buku ini ditulis oleh seorang praktisi pemerintahan Dr. S.H Sarundajang, jelaslah bukan mengada-ada melainkan didasarkan suatu tinjauan yang tajam dam mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat.
Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.
Buku ini berisi tentang beberapa penemuan hukum oleh hakim internasional dan nasional. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk para akademisi dan praktisi hukum lainnya.
“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)”, berupaya memberikan deskripsi selengkap mungkin tentang tindak pidana korupsi sehingga diharapkan relatif dapat ditelaah dan dibaca oleh pelbagai kalangan mulai masyarakat umum sampai dengan baik para mahasiswa, teoretisi maupun praktisi. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar…
Inilah buku pertama yang berbicara tentang riset politik. Mengupas substansi secara sistematis tahap per tahap, dan memandu aplikasi para pemakainya di dalam dunia politik yang terkadang ruwet, eksklusif,dan penuh rahasia. Secara keseluruhan, buku ini dibagi dalam empat bagian besar. Bagian pertama dan kedua berbicara tentang riset kuantitatif dan kualitatif serta pengaplikasiannya. Di antara t…
Masalah korupsi kini telah menjadi permasalahan dunia. Ini terbukti dengan adanya konvensi internasional, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional yang luas ruang lingkupnya karena dapat berupa kerja sama dalam mencegah dan memberantas korupsi, bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk di dalam…
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepentingan…
Tiga isu besar yang diulas secara komprehensif buku ini dalam rangka menunjang pembangunan negara-negara berkembang adalah: Pertama:bagaimana negara-negara berkembang dapat memperoleh teknologi yang dibutuhkannya untuk menunjang pembangunan ekonomi negaranya; Kedua:bagaimana dapat mereformasi Trips Agreement dengan cara antara lain mengakomodasi perlindungan hukum genetic resources, tradisional…