/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 1990" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Sehingga otonomi daerah yang sesungguhnya adalah perwujudan paling real dari semangat demokrasi, terutama di negar…
Robert Klitgaard dan kawan-kawan melalui buku ini mencoba menunjukkan sejumlah kisah sukses tentang pemberantasan korupsi di beberapa tempat di berbagai negara seperti Hongkong, pemerintahan kota New York di Amerika Serikat, dan kota La Paz di Bolivia, yang dapat dijadikan pelajaran bahwa tidak ada alasan untuk menunda pemberantasan korupsi atau membiarkannya sama sekali sekalipun dalam situasi…
Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi kontroversi dan penyimpangan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang…
Sistem Peradilan Pidana merupakan proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan ketergantungan anatara sub sistem Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menuntut perkara serta lembaga permasyarakatan yang menerima terpidana sebagai narapidana. Hal tersebut merupakan upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk membuktikan terjadinya t…
Sangat inspiratif. Demikianlah kata-kata paling tepat untuk buku Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA, ditulis seorang Doktor Ilmu Hukum yang telah lama (dua dekade) berkecimpung dalam dunia telekomunikasi: DR. DAYU PADMARA RENGGAN1S, S.H., M.H. Paling tidak, hal ini yang dapat disimak setelah membaca tema-tema utama yang disajikan dalam buku ini, …
Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-st…
Remisi adalah hak mutlak para narapidana, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memberi hak remisi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga telah mengadopsi standar minimal perlakuan bagi narapidana, yang membenarkan adanya remisi. Karenanya, moratorium remisi bertentangan dengan undang-undang. Tak seorang…
Entitas desa telah menjadi salah satu problematika penting yang selalu menyelimuti setiap rezim pemerintahan pemerintahan di Indonesia, sejak dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai pada alam kemerdekaan dan hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ditempuh sudah sangat bermacam-macam, tergantung kepentingan politik ketika itu. Tercermin dari politik hukum (legal policy) o…