/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 370" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
buku ini berbicara panjang tentang faktor faktor perusak yang ada didalam dan diluar birokrasi dan bagaimana menghindarinya. Artinya bagaimanakah pembaharuan yang harus ada pada birokrasi masa datang agar berfungsi efektif. Bagaimana perkembangan organisasi itu terjadi, bagaimana akuntabiklitas , evaluasi dan perencanaan bisa dianggap senagai faktor penolong
DPR sejatinya adalah output dari sistem partai politik dan pemilihan umum. DPR merupakan output dari pelaksanaan fungsi perkaderan dan rekrutmen calon pejabat publik partai politik. DPR juga output perilaku rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Kedua saringan ini, partai dan pemilih, akan menjadi penentu bagi wajah DPR ke depan. Selain memperbaiki sistem input itu, sistem internal di dal…
Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model Computable General Equilibrium (CGE) memiliki dua keunggulan. Pertama, buku ini menggabungkan dua aspek, yaitu teknis analisis dengan pemodelan ekonomi dan diskusi analisis kebijakan. Kedua, buku ini ditulis oleh dua peneliti yang menekuni pemodelan computable general equilibrium (CGE) atau model keseimbangan umum serta bekerja di Badan Kebijakan Fisk…
Buku ini membahas berbagai topik yang amat luas, seperti stagnasi perekonomian dunia, peran indonesia dalam G20, dan berbagai topik lainnya. sebuah dokumentasi yang sangat baik dan sebuah buku yang mencatat studi kasus peran Indonesia dalam kerja sama multilateral. sebuah buku yang memperkaya pemahaman kita tentang peran Indonesia di kancah global.
Buku ini membahas berbagai artikel terkait dengan fakta dan kondisi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang merupakan tujuan global yang dicanangkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Strategi dan Peran Pemerintah yang berisikan pembahasan terkait inovasi pelayanan publik, strategi menurunkan angka …
In an effort toward achieving the G20 Precidensy target, the 2022 call for papers has resulted in an emergence of new empirical insight published in this book of proceeddings. the proceedings target many readers, researchers, and students with an interest in digital transformation to promote productivity, improving quality of human capital during the post covid-19 pandemic, and sustainable fina…
Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pda tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini…
Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengak…
Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasara …