/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 400" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Kehadiran buku ini adalah untuk mencoba mengidentifikasi beragam persoalan pendidikan di Papua Barat yang begitu kompleks dan berusaha untuk memberikan sejumlah rekomendasi bagi berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Papua Barat. Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, pers…
Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia membahas topik berkelanjutan seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, defisit neraca perdagangan dan faktor yang menyebabkannya, serta industri keuangan syariah yang berkelanjutan di era digital. Pembahasan topik tersebut didasarkan pada berbagai persp…
Berbagai tulisan dalam buku ini hendak memotret empat wajah desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi maupun desentralisasi ekonomi. Sejarah, gagasan dan perdebatan atas setiap kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dihadirkan dalam semangat mengundang diskusi dalam kerangka menghadirkan diskursus kebijakan lebih lanjut.
Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…
Buku ini merupakan bagian dari hasil penelitian para pakar di bidangnya tentang global village, yang mendiskusikan transformasi sosial dan budaya di tengah arus globalisasi, khususnya berkaca pada pengalaman bangsa Indonesia. Para penulis mendiskusikan secara komprehensif dan mendalam globalisasi dan perubahan sosial dari berbagai aspek yang saling terkait satu sama lain, mulai dari transformas…
Sejak tahun 2005, sistem perencanan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perobahan yang cukup mendasar. Perobahan ini terjadi karena mulai diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ber…
Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015
Buku ini memberikan pemahaman tentang bagaimana partai politik dan politisi membangun pondasi dan dasar berpolitik dalam kerangka persaingan politik di era demokrasi. Perubahan signifikan persaingan politik telah terjadi sejak era reformasi dan menyaratkan peran dan kontribusi riil partai politik sebagai elemen penting dalam berdemokrasi. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana partai pol…
Status pemerintah kecamatan yang sebelumnya diberi posisi sebagai perangkat wilayah dalam rangka dekonsentrasi, menjadi bagian dari perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlukan berbagai pengaturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran, logistik, ser…
Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pem…