Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi h…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan k…
Di Indonesia, secara normatif, pelaksanaan mutasi sudah berjalan dan menerapkan UU No 5 tahun 2014, PP No 11 2017, dan Permenpan RB 13 tahun 2014. Meskipun pelaksanaan mutasi, dan promosi, demosi sudah mengacu pada regulasi yang ada, peluang untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penyalagunaan masih memungkinkan terjadi…
“Buku pertama yang secara lengkap mengupas peran advokasi ornop dalam proses reformasi sektor keamanan di Indonesia. Secara menarik, Haripin memaparkan lima tahun pertama reformasi sektor keamanan sebagai masa keemasan dan bulan madu kerjasama antara sipil dan militer, dan bagaimana peran itu agak menurun di era sesudahnya.” — Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Pusat Penelitian Politik LIPI …
Saat krisis global tahun 1997-98 lalu, Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan yang cukup baik. Tetapi, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Thailand, Malaysia, dan Filipina, sesungguhnya Indonesia tertinggal jauh, kalah cepat dengan negara-negara Asia tersebut. Ibarat pelari maraton, Indonesia melihat pesaingnya melesat ke depan, sementara Indonesia …
Buku ini menyatakan kembali penting nya konteks dalam kajian pengembangan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa kajian rezim kesejahteraan perlu diperhitungkan dalam memaknai sejarah pembentukan negara- bangsa, karakter pembangunan ekonomi dan struktur modal sosial , ketimbang semata mata mengevaluasi kehadiran sekumpulan kebijakan sosial yang di usung oleh negara
buku analisa kebijaksanaan publik,suatu kerangka analisa dan prosedur perumusan masalah.
Fokus dari studi ini adalah aspek-aspek formal dari struktur organisasi, yang didefinisikan sebagai pembedaan internal dan permulaan dari hubungan-hubungan. Pembenaran bagi studi ini adalah bahwa ukuran besarnya organisasi (u.b.o), kerumitan, sentralisasi dan koordinasi merupakan sifat-sifat internal yang berada dibawah kewenangan manajerial.
Otonomi daerah akan mencapai titik paripurna jika dan hanya jika pendiri kokoh di atas empat pilar kewenangan: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (desentralisasi adminitrasi), menata sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran (desentralisasi fiscal), membuka [RF Store54 ®] partisipasi dan representasi rakyat dalam kebijakan dan pemilihan pejabat publik ( desentralisasi politik), dan memfa…
Birokrasi yang efisien dan efektif dapat tersusun, apabila didukung kepemimpinan yang visioner dan memiliki personality, ability dan capability, toleransi dan integritasi yang tinggi, serta didukung oleh desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua aspek tersebut akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), da…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography