/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 520" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Buku Sistem pemerintahan Indonesia ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara dan hukum tata negara Republik Indonesia.
Sinyo Harry Sarundajang lahir di Kawangkoan, Mihasa, pada tanggal 16 Januari 1945. Pendidikan tinggi formal diawali oleh Sarundajang yang populer disebut SHS, adalah ketika ia meraih gelar sarjana muda pada Fakultas Sosial Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1986). Puncak dari pendalamannya di dalam ilmu pemerintahan didapat pada tahun 2011, ketika Penulis meraih gelar doktor dalam ilmu…
Komunikasi berperan penting dalam pembangunan. Apabila kita meneÂÂÂngok ke belakang, sarana komunikasi di negara-negara berkembang yang duluÂÂÂnya masih terbatas pada media cetak, semuanya kini telah berubah. Teknologi komunikasi mulai berkembang pesat, terutama dengan adanya televisi, internet, dan telepon. Perkembangan ini menyebabkan “jarak psikologisâ€ÂÂ…
Obyek kajian hukum administrasi adaÂlah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungÂan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumÂpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara huÂkum, penyelenggaraan kekuasaan PemeÂrintahan hendaknya memberikan jaminan perlindunga…
Buku ini penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan masa reormasi.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan , yakni Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksud dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan me…
Buku teks utama ini menyajikan berbagai ragam alternatif penelitian sosial sebagai upaya mengeksplorasi dan memahami realitas sosial yang terus berkembang, untuk kemudian dapat dituangkan dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Referensi utama ini disusun dengan mengedepankan kesesuaian penerapan metode dengan objek studi, menghadirkan pedoman praktis dan contoh konkre…
Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah. Konstelasi berfungsi mendudukan persoalan sehingga keluasaan latarnya menjadi terpaparkan. Sementara itu, refleksi memuat kontemplasi bahkan sampai pada nilai-nilai tertentu, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pemikiran yang lebih bemas dan mumpuni guna menjawab problema-pr…
Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi h…