Text
Konflik elite politik di pedesaan
Dalam konstelasi politik di pedesaan,\r\nadanya BPD sebagai lembaga yang mengawasi\r\neksekutif sering dipandang sebagai gangguan\r\natas kemapanan yang ada. Secara kultural\r\nkepala desa (kades) boleh jadi belum siap\r\nkarena sekian lama semasa Orde Baru tidak\r\npernah diawasi, mengingat Ketua LMD/LKMD\r\ndirangkap oleh kades. Dengan kelahiran BPD,\r\nmaka struktur desa tidak lagi menempatkan\r\nkepala desa sebagai kekuasaan sentral tanpa\r\nadanya pengontrol. Dalam menyikapinya, kepala\r\ndesa bisa memainkan beberapa strategi dengan\r\nmaksud “menjinakkan” BPD, sehingga BPD\r\ntidak menjadi penghalang gerak bagi eksekutif,\r\nyang pada gilirannya menuju sebuah pola kolusi\r\natau kolaborasi yang melahirkan konsentrasi\r\nkekuasaan politik. Ini merupakan pola pertama\r\nyang terbangun dalam relasi BPD dengan\r\npem erin tah desa. H al ini sek alig u s\r\nmengisyaratkan bahwa BPD akan efektif\r\nmemainkan fungsinya bila didukung oleh\r\nkekuatan-kekuatan riil di masyarakat. Tanpa itu,\r\nbukan tidak mungkin BPD akan menjadi\r\nlembaga baru tanpa makna atau justru menjadi\r\nbeban baru bagi rakyat. Dukungan rakyat ini\r\nakan terwujud bila segenap unsur yang ada di\r\nm asyarakat memahami mengenai sebuah\r\nkebutuhan akan demokratisasi desa
No copy data
No other version available