Text
Zaman bergerak, birokrasi dirombak: Potret birokrasi dan politik di Indonesia
Birokrasi relative menjadi instrument politis atau alat untuk mencapai kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor elit atau fraksi politik tertentu. Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia masih tampak mengalami penyakit bureaumania. Birokrasi tampak dijadikan alat kepentingan status quo pemerintah dalam rangka melakukan kooptasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang monopolitik. Di era Orde Baru, birokrasi terjebak dalam kebijakan monoloyalitas dimana pegawai negeri sipil (PNS) dan KORPRI dijadikan sebagai mesin politik dan wadah penampung pendukung Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Birokrasi digunakan sebagai alat kepentingan bagi rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi yang sehat idealnya menjadi fasilitator dan pelayanan publik yang professional untuk semua golongan and birokrasi tidak partisipan berpolitik saat pemilu dan tidak diskriminatif dalam rangka memobilitasi dukungan publik untuk kemenangan partai atau aktor tertentu. Contoh tekanan politis dan tindakan diskriminatif yaitu terjadi terhadap masyarakat pemilih, antara lain menggunakan dana, program dan fasilitas Negara untuk kepentingan Golkar. Apabila Golkar kalah di suatu daerah, maka fasilitas umum yang akan dibangun ditempat tersebut menjadi gagal
Tidak tersedia versi lain
