Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak
Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemerintahan di indonesia
Penanda Bagikan

Text

Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemerintahan di indonesia

Dian Bakti Setiawan - Nama Orang;

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkembang wacana tentang pemberhentian kepala daerah. Para kepala daerah ingin mengetahui argumentasi yang tepat dalam menelaah dan memahami aturan tentang pemberhentian mereka di tengah masa jabatan. Para politisi, aktivis LSM, pers dan badan-badan yang bergerak memengaruhi pendapat masyarakat berkepentingan mengetahui bagaimana pengaturan isu ini dalam undang-undang dan bagaimana tinjauan hukum terhadap pengaturan tersebut. Para akademisi dan mahasiswa yang berkecimpung dalam kajian ketatanegaraan dan pemerintahan – apapun program studinya – ingin memperkaya analisis terhadap pengaturan tentang kepala daerah. Terakhir, paling tidak setiap mahasiswa – apa saja bidang ilmunya – yang punya kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memerlukan ngetahuan dan wawasan tentang persoalan ini.



Buku ini menjelaskan substansi dan mekanisme pemberhentian kepala daerah. Penjelasan tersebut tidak sekadar mendeskripsikan aturan-aturan yang mengatur isu itu dalam kaidah-kaidah yang bersifat legal formal, tetapi dilakukan pula analisis terhadap aturan-aturan tersebut. Karena analisis yang digunakan adalah analisis akademik, maka dibahas pula teori-teori yang relevan sebagai sandaran utama analisis. Setelah diuraikan pengaturan tentang pemerintahan daerah menurut UUD 1945, dilanjutkan dengan pemaparan tentang teori-teori yang secara akademik dapat dipakai untuk menjelaskan pertanggungjawaban kepala daerah. Atas dasar teori ini dibahas persoalan pemberhentian kepala daerah menurut dinamikanya dari masa ke masa.


Ketersediaan
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.14 DIA p
BPP00004159
Tersedia
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.14 DIA p
BPP00004156
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.14 DIA p
Penerbit
Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada., 2011
Deskripsi Fisik
xviii, 232 hlm.; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789797693688
Klasifikasi
352.14 DIA p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
cet 1
Subjek
Sistem Pemerintahan Indonesia
Kepala Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Jl. Kramat Raya No.132, RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Indonesia

Phone: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072
Email: badanlitbang@kemendagri.go.id

Related Link

  • Perpustakaan Kemendagri
  • Perpustakaan Nasional
  • Perpustakaan DPR
  • Perpustakaan UNJ
  • LIPI
© Template by Jakarta SLiMS Community 2022.
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik