Image of Pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya : Pemerintahan tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional
Bookmark Share

Text

Pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya : Pemerintahan tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional

penulis berharap generasi pelanjut estafet cita cita kemerdekaan Republik Indonesia ini mau membuka telinga, mata, hati dan pikiran terhadap pemikiran dan konsepsi founding fathers, Pasal 18 UUD 1945, dan pemikiran yang terkandung dalam UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965 dan UU No. 19/1965 maka Desa bisa di konstruk ualng menjadi organ pemerintahan yang benar benar lembaga pemerintahan (bukan unit pemerintah palsu seperti sekarang) dengan fungsi utama menyejahterakan rakyat desa.Pemerintah Desa benar benar dijadikan administratur pelayanan publik kepada warga negara (citizens) yang tinggal di desa.

Availability
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.17 HAN p
BPP00010106
Available
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.17 HAN p
BPP00010334
Available
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.17 HAN p
BPP00010640
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352.17 HAN p
Publisher
Jakarta : Universitas Terbuka.,
Collation
418 hlm.; 21 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-392-676-3
Classification
352.17 HAN p
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Cet 1
Subject(s)
Pemerintah daerah
Local Government
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment