Text
Manajemen pemerintahan Indonesia: edisi revisi 2004
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi dan inovasi dalam proses menghinpun dan menggerakan orang-orang; memperoleh dan menggunakan uang; serta mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan demi mencapainya tujuan organisasi.
Dalam edisi revisi ini penulis menambahkan uraian tentang good governance sebagai bab baru. Menurutnya, ada empat prinsip utama sebagai unsur good governance yakni accountability, transparency, participation, dan rule of law.
Tidak tersedia versi lain
