Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Strategi dan problem sosial politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia: Informasi rujukan untuk ilmu sosiologi politik, sosiologi konflik, sosiologi korupsi, antropologi politik, antropologi perempuan, multikulturalisme dan sejarah korupsi: Konsep mensukseskan otonomi daerah
Bookmark Share

Text

Strategi dan problem sosial politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia: Informasi rujukan untuk ilmu sosiologi politik, sosiologi konflik, sosiologi korupsi, antropologi politik, antropologi perempuan, multikulturalisme dan sejarah korupsi: Konsep mensukseskan otonomi daerah

Rosramadhana - Personal Name; Simanjuntak Bungaran Antonius - Personal Name; Sitanggang Hardi Antono - Personal Name; Silalahi Erwindo Morgan - Personal Name; Dewi Agustina Lingga - Personal Name; Sitanggang Goklas - Personal Name; Sijabat Fransiscus Krisnadi - Personal Name;

Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, bahwa perempuan fungsinya adalah home service atau children service, family service untuk keluarga luas, social service atau tetangga dan lingkungan, terutama husband service.

Pergerakan sosial politik di era otonomi daerah juga diurai dalam buku ini secara holistic, dalam aspek kelompok masyarakat, kebijakan program pembangunan, gerakan anti korupsi, sampai pada setan penghambat korupsi era otonomi daerah di Indonesia.

Pada tulisan terakhir buku ini dipaparkan juga suatu keinginan penulis untuk membongkar kasus korupsi. Penulis mengharap agar keinginan melakukan korupsi bisa dicegah, maka hukum yang diterapkan dalam kasus korupsi harus membuat orang menjadi takut melakukan korupsi. Hukuman yang dijatuhkan harus sangat berat. Seperti pernah diucapkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini, bahwa pungli rupiah pun harus ditindak. Penulis sangat setuju dengan gagasan itu. Bahkan penulis mengusulkan agar DPR membuat legislasi hukuman dalam bentuk undang-undang yang lebih berat dari yang berlaku saat ini.
DPR harus kreatif menciptakan hukuman atau undang-undang yang mempunyai efek jera. Jangan ada hukuman ringan yang dijatuhkan kepada koruptor, yang membuat pelaku tidak takut.


Availability
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 352.14 ROS s
BPP00010539
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352.14 ROS S
Publisher
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2018
Collation
xvi+278 halaman; 21cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9786024336547
Classification
352.14 ROS S
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Edisi Pertama
Subject(s)
Otonomi Daerah
Sosial politik pemerintah
Sosiologi Politik
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Rosramadhana
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Jl. Kramat Raya No.132, RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Indonesia

Phone: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072
Email: badanlitbang@kemendagri.go.id

Related Link

  • Perpustakaan Kemendagri
  • Perpustakaan Nasional
  • Perpustakaan DPR
  • Perpustakaan UNJ
  • LIPI
© Template by SLiMS Community 2026
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?