Text

Migas: politik hukum dan industri politik hukum pengelolaan industri migas indonesia dikaitkan dengan kemandirian dan ketahanan energi dalam pembangunan perekonomian nasional

---

Buku ini mengkritik adanya liberalisasi dalam undang undang migas. Migas ditujukan untuk kesejahteraan Negara. Hal ini tertuang dalam UU No. 22/2001 tentang pertambangan minyak dan dan gas bumi. Dalam UU ini, kegiatan pengusahaan migas dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Selanjutnya kegiatan di hulu dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, sedangkan kegiatan di hilir dilaksanakan oleh perusahaan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa kegiatan hulu migas dapat dilakukan oleh perusahaan internasional secara luas. Agar fungsi pemerintah lebih efektif dan efisien maka BP Migas diubah menjadi SKK Migas.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

343.0772 SUY m

Publisher

Jakarta : Fikahati Aneska., 2011

Collation

xvi+406 hlm.; 20 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9789798231896

Classification

343.0772 SUY m

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet 1

Subject(s)

Hukum Industri
Minyak dan gas
Industri
suyitno patmosukismo

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment