Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Laporan akhir kajian strategis: Pembentukan instansi vertikal pemerintahan umum di daerah
Bookmark Share

Text

Laporan akhir kajian strategis: Pembentukan instansi vertikal pemerintahan umum di daerah

Catur Wibowo - Personal Name; Siti Maemunah - Personal Name; Herman Harefa - Personal Name; Bachtiar - Personal Name;

Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan kemendagri; (3) Relasi kerja instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan Pemda/SKPD, dan instansi-instansi terkait lainnya; (4) Model kelembagaan dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum. Hasil kajian perlu pembentukan instansi vertikal Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Dengan kewenangannya mengacu pada Pasal 25 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pembina dan pengarah terhadap pengkoordinasian tugas-tugas di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan tugas-tugas urusan pemerintahan umum di daerah dan menjadi fasilitator koordinasi antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum serta diperlukan adanya pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikotasetempat dalam menetapkan suatu kebijakan di daerah dengan SKPD dan instansi lain. Struktur instansi vertical Urusan Pemerintahan Umum di daerah dengan Struktur Mekanis, model Badan (Vertikal), esselon untuk Provinsi adalah eselon IIa, sedangkan untuk Kab/Kota adalah Eselon IIb, bentuk serta besaran struktur organisasi disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada saat ini. Pembentukan instansi vertical Pemerintahan Umum di daerah dapat berupa pengalihan, atau perubahan nomenklatur Badan Kesbangpol menjadi instansi vertical urusan Pemerintahan Umum di Daerah, pembentukan instansi vertical urusan Pemerintahan Umum di daerah lebih baik di tingkat provinsi terlebih dahulu baru kemudian tingkat Kabupaten/Kota.


Availability
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri R 352.14 CAT l
BPP00010752
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
R 352.14 CAT l
Publisher
Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri., 2015
Collation
vi + 107 hlm; 20,5 x 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
352.14
Content Type
text
Media Type
unmediated
Carrier Type
volume
Edition
-
Subject(s)
Pemerintahan Daerah
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Catur Wibowo
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Jl. Kramat Raya No.132, RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Indonesia

Phone: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072
Email: badanlitbang@kemendagri.go.id

Related Link

  • Perpustakaan Kemendagri
  • Perpustakaan Nasional
  • Perpustakaan DPR
  • Perpustakaan UNJ
  • LIPI
© Template by SLiMS Community 2026
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?