Text
Laporan akhir kajian strategis: Pembentukan instansi vertikal pemerintahan umum di daerah
Tujuan kajian ini adalah terbentuknya organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kajian yaitu: (1) Lingkup kewenangan (tupoksi) dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum; (2) Relasi kewenangan dan keuangan antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan kemendagri; (3) Relasi kerja instansi vertikal urusan pemerintahan umum dengan Pemda/SKPD, dan instansi-instansi terkait lainnya; (4) Model kelembagaan dari instansi vertikal urusan pemerintahan umum. Hasil kajian perlu pembentukan instansi vertikal Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Dengan kewenangannya mengacu pada Pasal 25 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pembina dan pengarah terhadap pengkoordinasian tugas-tugas di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan tugas-tugas urusan pemerintahan umum di daerah dan menjadi fasilitator koordinasi antara instansi vertikal urusan pemerintahan umum serta diperlukan adanya pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikotasetempat dalam menetapkan suatu kebijakan di daerah dengan SKPD dan instansi lain. Struktur instansi vertical Urusan Pemerintahan Umum di daerah dengan Struktur Mekanis, model Badan (Vertikal), esselon untuk Provinsi adalah eselon IIa, sedangkan untuk Kab/Kota adalah Eselon IIb, bentuk serta besaran struktur organisasi disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada saat ini. Pembentukan instansi vertical Pemerintahan Umum di daerah dapat berupa pengalihan, atau perubahan nomenklatur Badan Kesbangpol menjadi instansi vertical urusan Pemerintahan Umum di Daerah, pembentukan instansi vertical urusan Pemerintahan Umum di daerah lebih baik di tingkat provinsi terlebih dahulu baru kemudian tingkat Kabupaten/Kota.
Tidak tersedia versi lain
