Text
Laporan kegiatan: Penerapan inovasi daerah
Dasar pemikiran Pemerintah untuk mengatur tentang inovasi diantaranya adalah bahwa daerah harus memberikan pelayanan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud dari otonomi daerah yaitu melaksanakan kewenangan yang dimiliki daerah. Program inovatif yang dilaksanakan di daerah diharapkan dapat mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Untuk itu peran sentral Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum pemerintahan di daerah dalam menyiapkan regulasi, melakukan pembinaan, fasilitasi dan supervisi sangat penting. Bentuk konkrit Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan inovasi oleh Daerah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dimana dalam Renstra tersebut telah ditetapkan bahwa salah satu Indikator Kinerja Utama Menteri Dalam Negeri yaitu Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Data Penerapan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa komitmen Kepala Daerah dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah cukup besar. Hal iniditunjukkan dengan adanya upaya pembinaan termasuk pemberian penghargaan kepada inovator yang menghasilkan karya inovatif dan bermanfaat. Di sisi lain, masih ditemukan permasalahan terkait inovasi antara lain: belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah mengakibatkan adanya persepsi yang salah tentang inovasi, inovasi yang sudah dilakukan dan bermanfaat belum banyak dimanfaatkan atau direplikasi, inovasi yang sudah dilakukan belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik, SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelitbangan belum banyak berperan dalam pengembangan inovasi daerah, serta Kementerian Dalam Negeri masih dianggap kurang dalam melakukaan pembinaan kepada Daerah terkait inovasi daerah.
Tidak tersedia versi lain
