Text
Laporan akhir kajian strategis kesiapan pemerintah daerah dalam pemanfaatan data kependudukan untuk menyongsong bonus demografi
Bonus Demografi di Indonesia dapat dicapai dengan mengambil manfaat ketersediaan SDM, peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan serta keterampilan, termasuk menyehatkan pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan berdasarkan basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Kependudukan Kemendagri adalah salah satu sumber data yang valid, reliable dan dinamis yang dapat dijadikan dasar untuk perencanaan lebih detil. Penggunaan data kependudukan masih minim di pemerintah daerah. Padahal, momen bonus demografi ini perlu diambil manfaatnya dengan melibatkan banyak instansi daerah dalam melakukan perencanaan sektoral. Tujuan kajian ini untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, mengetahui hambatan dan upaya yang kemudian dilakukan, serta mengetahui pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan di tingkat provinsi. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan dilakukan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil kajian menunjukkan dukungan pemerintah provinsi belum maksimal terhadap penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan Tidak semua daerah memiliki perda tentang administrasi kependudukan dan pengaturan lebih teknis mengenai kerjasama dan penyajian data kependudukan. Hampir semua daerah memilikrisu sama dalam hal kualitas dan daya saing SDM, kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah yang dapat mempengaruhi kualitas penduduk produktif. Ketiga lokasi memiliki isu pendidikan yang sama, yaitu mutu kelulusan, tata kelola, dan akses pendidikan. Dalam hal kesehatan, isu yang sama juga ditemui dalam hal angka kematian ibu & bayi, perilaku hidup sehat, gizi buruk & stunting. keterbatasan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Data kependudukan provinsi belum tersajikan dan tersosialisasikan secara luas potensi dan manfaat besarnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan data kependudukan masih terkendala pada insfrastruktur teknologi, kualitas SDM dan belum terbinanya kerjasama antar instansi untuk akses data. Akibatnya, data kependudukan provinsi belum popular dan mudah diakses sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan bidang pendidikan maupun kesehatan. Data kependudukan provinsi saat ini hanya berfungsi sebagai data pelengkap dan sifatnya untuk pencocokan atau 'crosscheck".
Tidak tersedia versi lain
