Text
Implementasi Otonomi Daerah ( Kasus Kabupaten Kapuas Kotawaringin Timur, Barita Selatan, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Dan Kodya Palangka Raya )
Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut Negara Kesatuan telah digariskan dengan jelas dan tegas, di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur azas-azas penyelenggaraan Otonomi Daerah serta maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah
Ketersediaan
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri
Belum memasukkan lokasi
BPP00010920
Tersedia
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
352.14 SID i
- Penerbit
-
Jakarta :
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.,
2003
- Deskripsi Fisik
-
20,5 cm x 16 cm ; vii + 161 hal
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
979-703-311
- Klasifikasi
-
352.14
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
unmediated
- Tipe Pembawa
-
volume
- Edisi
-
-
- Subjek
-
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Sidauruk Rosmawaty
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar