Logo
  • Beranda
  • Profil
    • Visi & Misi
    • Struktur Organisasi
  • Informasi
    • Waktu Layanan
    • Tata Tertib
    • Peraturan
  • Berita
  • Kontak

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi
Bookmark Share

Text

Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi

Haryatmoko - Personal Name;

Etika publik berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi.Berbagai upaya perbaikan birokrasi dan organisasi politik telah dilakukan. Komisi-komisi dibentuk, pejabat-pejabat diganti, tetapi korupsi tidak kunjung surut dan pelayanan publik memburuk. Ketika perbaikan birokrasi dan pengetatan pengawasan dilakukan tetapi korupsi tetap merajalela, berarti kesalahan berada dalam sistem organisasi itu sendiri. Hal krusial yang perlu dilakukan adalah mengubah sistem organisasi dengan mengintegrasikan etika publik ke dalam organisasi pelayanan publik.

Etika publik tidak hanya menekankan kode etik atau norma, namun juga dimensi reflektifnya. Etika publik akan membantu para pejabat dan politisi dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Karena itu, fokus diarahkan pada modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani jurang antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual. Keprihatinan etika publik pada modalitas inilah yang membedakannya dari ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain.


"Ketika pejabat publik bahkan tidak mampu memisahkan dengan tegas dan jelas antara wilayah publik dan wilayah pribadi, maka etika publik menjadi sangat relevan untuk diajarkan. Contohnya: tindakan menguak kemacetan dengan paksa demi kenyamanan pribadi, menetapkan hubungan aktif antara penguasaan anggaran dan kesejahteraan pribadi atau kelompok, membuat keputusan segera demi keselamatan diri semata, berkolusi demi komisi, dan bahkan ketidakpahaman atau ketidakpedulian terhadap makna dan cara menghindari benturan kepentingan. Itu semua berkorelasi negatif terhadap mutu pelayanan publik, karena bukan saja karena mereka tidak menghayati etika publik, mereka bahkan tidak tahu etika publik. Semuanya berpulang pada keteladanan para pemimpin, karena mustahil rakyat meneladani para pemimpin."
--Erry Riyana Hardjapamekas, Mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007


Availability
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 171 HAR e
BPP00001221
Available
#
Badan Penelitian Pengembangan Kemdagri 171 HAR e
BPP00002539
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
171 HAR e
Publisher
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama., 2011
Collation
xiii, 217 hlm.; 23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9789792272062
Classification
171 HAR e
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Cet 1
Subject(s)
Etika
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Jl. Kramat Raya No.132, RW.9, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Indonesia

Phone: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072
Email: badanlitbang@kemendagri.go.id

Related Link

  • Perpustakaan Kemendagri
  • Perpustakaan Nasional
  • Perpustakaan DPR
  • Perpustakaan UNJ
  • LIPI
© Template by SLiMS Community 2026
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?