/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Alam%" ]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
UU RI No. 17 Th. 2003 Ttg. Keuangan Negara ; UU EI No. 1 Th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara; UU RI No.13 Th.2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggug /jawab Keuangan Negara
Pembahasan dalam buku ini melangkah maju kepada konsep merkantilis terus ke pandangan Neo-Marxist dan akhirnya sampai pada Model Pembangunan Tergantung. Bagaimanapun juga di sini lebih dititikberatkan pada tulisan-tulisan yang memusatkan diri pada peranan secara khusus dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Apa yang coba di tulis dalam buku ini adalah untuk memanfaatkan hasil penelitian para pakar di bidangnya mesing-masing dalam menentukan suatu isu kunci dari periode ini, yang merupakan dikotomi antara kekuasaan pusat dan pembangunan daerah.
Lingkungan atau environment sudah dikenal sejak lama sebagai objek studi ilmu ekologi. Perhatian pada lingkungan ini tumbuh setelah pembangunan global yang berlangsung sehabis Perang Dunia Kedua berakhir dengan intensitas tinggi tanpa menghiraukan dampak akibatnya pada pembangunan.Kesimpulan penting bahwa proses pembangunan yang sedang berjalan seolah-olah berlangsung dalam "kotak waktu" yaang …
Teman saya max lucando salah satu suara paling terpercaya yang allah berikan untuk ini dunia, seperti biasa, pemilihan waktu MAX sempurna sepertinya kesepian dan isolasi menjadi akar dari begitu ba-nyak penderitaan kita, kita lebih terhubung secara digital dari pada se-belumnya tetapi masyarakat kita merasa lebih kesepian dari hari ke hari.
Buku ini disusun dari materi bahan sajian di berbagai seminar, ceramah, baik tingkat nasional maupun internasional. Pokok-pokok pikiran tentang berbagai aspek hukum, pemanfaatan pengembangan dan perlindungan sumbrdaya air dituangkan ke dalam buku ini. Kompleksnya masalah air dari hari ke hari banyak dikemukakan di berbagai media massa, dan meningkatnya akibat negatif sebagai hasil sampingan pro…