Buku tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai dengan saat ini memang belum terlalu banyak sehingga dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan.
Buku ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 yang telah membawa dampak besar terhadap proses demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Salh satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik dari otonomi daerah adalah fenomena pemekaran daerah atau pembentuka daerah otonom baru (DOB)
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Pembahasan dalam buku ini melangkah maju kepada konsep merkantilis terus ke pandangan Neo-Marxist dan akhirnya sampai pada Model Pembangunan Tergantung. Bagaimanapun juga di sini lebih dititikberatkan pada tulisan-tulisan yang memusatkan diri pada peranan secara khusus dalam proses pembangunan ekonomi dan modernisasi.
Dalam mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, administrasi negara tidak jarang melakukan perbuatan yang menimbulkan sengketa antar administrasi negara (sengketa intern) dan sengketa antar administrasi negara dengan rakyat (sengketa ekstern). Dalam hal terjadi sengketa ekstern, maka sangat dibutuhkan sarana perlindungan hukum bagi rakyat dan juga sarana kontrol terhadap sikap-tindak adminis…
Masalah lalu lintas merupakan gejala yang setiap hari di hadapi oleh warga masyarakat yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seyogyanya mengetahui dan memahami aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak digugat di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam p…
Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "a tool of social engineering", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur m…
Buku Pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 ini berisi 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Di dalam buku yang langka ini, Anda akan menemukan panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikatif dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah, dengan rentang pembahasan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengudangan, dan penyebarluasaan. Tema pokok terbagi pada: Dasar - dasar perundang - undangan (dasar pemikiran, asas pembentukan perundang - unda…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography