/home/u733058612/domains/bskdnlib.kemendagri.go.id/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Peraturan%" ]
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan dengan adanya partai politik (parpol). Belakangan ini suasana perpolitikan di dalam negri mulai menghangat terkait perhelatan pemilu 2014, apalagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 T…
Kearsipan mempunyai andil yang cukup penting bagi setiap kantor atau lembaga. Disamping sebagai pusat informasi, kearsipan diperlukan dalam rangka pengawasan kegiatan. Manajemen kearsipan yang dikelola secara baik akan memudahkan pimpinan membuat keputusan dan merencanakan kebijakan. Buku ini untuk administrator, baik instansi pemerintah maupun swasta, serta mahasiswa ilmu administrasi agar da…
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …
UU RI No. 17 Th. 2003 Ttg. Keuangan Negara ; UU EI No. 1 Th. 2004 Ttg. Perbendaharaan Negara; UU RI No.13 Th.2004 Ttg. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggug /jawab Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah; Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai d…