Kajian Strategis ini tentang perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWP) Intinya adalah ditujukan untuk menyusun organisasi yang dipandang tepat dalam membantu peran GWP. Kajian ini mendasari analisisnya pada tiga perspektif yaitu perspektif normatif berlandaskan UU 23 Tahun 2014, perspektif riwayat hubungan pusat dan daerah, dan perspektif daerah atau pelaku di tingkat provinsi. Ka…
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam sumberdaya manusia yang produktif dan budaya lokal Ketiga sumberdaya tersebut adalah modal utama pembangunan yang membutuhkan pengembangan dan eksplorasi lebih jauh demi mendapatkan peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia Pemerintah telah menerbitkan Permendagi No 9 Tahun 2014 tentang Pengembanga…
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran, besaran dana struktur pembiayaan penyelenggaraan pembiayaan pilkada serentak yang baru pertama dilakukan dan mengetahui bagaimana kebutuhan dana yang ideal, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparasi berbasis petahana yang ikut berkompetisi, petahana yang berpelu…
Berbagai tulisan dalam buku ini hendak memotret empat wajah desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi maupun desentralisasi ekonomi. Sejarah, gagasan dan perdebatan atas setiap kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dihadirkan dalam semangat mengundang diskusi dalam kerangka menghadirkan diskursus kebijakan lebih lanjut.
Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu sejak 1955 hingga 2014. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, antara lain : masih menggunakan kertas suara, menghitung dalam manual, pengiriman hasil secara fisik dan berjenjang, prosesnya lama, berpotensi salah hitung, kemungkinan hasilnya dapat dikondisikan, banyak terdapat sengketa hasil pemilu serta pemborosan dal…
Kajian ini berjudul "Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Latar belakang dari kajian ini adalah perubahan mengenai undang-undang (UU) terkait pemerintahan daerah dari UU no. 32 tahun 2004 menuju UU no.23 tahun 2014 berimplikasi pada pentingnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun berbagai Peraturan Teknis, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Ha…
Buku ini mengurai situasi berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan sejarah dalam rangka pelaksanaan dan upaya mensukseskan era otonomi daerah di Indonesia. Peran perempuan era otonomi di awal buku ini dipaparkan secara faktual tentang kemampuan memperoleh kekuasaan untuk mendapatkan suatu hasrat jabatan politik di lembaganya. Bahkan kaum perempuan sendiri tampaknya masih berpikiran sempit, b…
Kajian ini merupakan kajian kompetitif yang fokus masalah perbatasan antar negara di Kabupaten Sanggau yang terutama Kecamatan Entikong. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penguatan nilai-nilai wawasan bagi masyarakat Kawasan perbatasan antar negara pada lokus Kabupaten Sanggau; serta untuk mngetahui kebijakan yang diambil dari pemerintah maupun pada tingkatan pemerintah daerah yang…
Kerjasama internasional adalah hal yang penting untuk diikuti oleh berbagai negara di dunia ini. Indonesia pun juga termasuk negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional, baik yang bersifat regional maupun multilateral. Salah satu organisasi yang diikuti oleh Indonesia adalah organisasi kawasan di Asia Tenggara atau ASEAN
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan ko…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography