Buku ini menjelaskan perubahan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ditunjukkan secara detil pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam kausalitas undang-undang serta praktik di lapangan. Angka, grafik, dan tabel perilaku pemerintahan desa disajikan. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan or…
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Buku ini, Yang pusat dan yang lokal: antara dominasi, resistensi, dan akomodasi politik di tingkat lokal, mewakili sebuah usaha untuk menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan relasi negara pusat dan negara lokal. Kajian-kajian yang ada dalam buku ini paling tidak mencoba mengangkat ketegangan yang ditandai dengan adanya proses dominasi, resistensi, dan akomodasi bahkan mungkin kombina…
Buku ini bermaksud menjelaskan perkembangan fungsi Kepala Daerah sejak zaman Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan hingga berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Buku ini membahas pula pengawasan terhadap keputusan kepala daerah dan peraturan daerah beserta pendapatan daerah dan peraturan daerah
Buku ini mencoba menawarkan berbagai strategi penyelenggaraan otonomi daerah yang layak dicermati dan akan memperkaya pemahaman serta daya kritik kita terhadap kebijakan yang sangat strategis.
Buku ini membahas teknis implementasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Isi buku ini: 1 reformasi pengelolaan keuangan di provinsi gorontalo 2 pengertian dan elemen akuntansi keuangan daerah 3 APBD 4 pembuatan laporan keuangan daerah 5 pemeriksaan laporan keuangan
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur peemerintah. Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti umumnya sistem manajemen maka manajemen pemerin…
Buku ini berisi tentang otonomi daerah yang bukanlah semata-mata soal konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi lebih merupakan kesempatan bagi prakarsa aktif lokal untuk membangun daerahnya, yang secara makro akan berdampak besar pada pembangunan nasional. Sehingga otonomi daerah yang sesungguhnya adalah perwujudan paling real dari semangat demokrasi, terutama di negar…
Buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi dalam bidang manajemen pemerintahan agar masyarakat umum dan aparat abdi masyarakat khususnya, mengenal dan memahami lebih banyak perihal manajemen pemerintahan dengan berbagai aspeknya.
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi dan akuntabilitas. Setiap Pemerintah Daerah memiliki Visi dan Misi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi digunakan paradigma baru dan strategi baru dalam manajemen pemerintah daerah. Paradi…
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography