Kebijakan Pengelolaan Dan Perencanaan Daerah Pada Wilayah pesisir Dan Pulau-P…

Kehidupan masyarakat di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) masih miskin meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan …

Implementasi Otonomi Daerah ( Kasus Kabupaten Kapuas Kotawaringin Timur, Bari…

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut Negara Kesatuan telah digariskan dengan jelas dan tegas, di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur azas-azas penyelenggaraan Otonomi Daerah serta maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/PJ./2000 Tentang Petunjuk Pel…

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: I Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk itu Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggandakan kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi Aparat-aparat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuang…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ini merupakan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan …

Undang - Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan T…

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 ; Tata Cara penepatan Dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2004 ; Penepatan Pagu Belanja Pegawai Belanj Non pegawai Dan Dana Alokasi Umu / Dana Penyesuaian Murni Tahun Aggaran 2004

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pemenkeu Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Himpunan peraturan tentang pemerintahan daerah

Buku ini menyajikan sebagian bahan-bahan dalam upaya mengetahui, memahami, dan mengkaji hukum positif bidang pemerintahan daerah

Pedoman pengelolaan keuangan daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 …

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 394 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND p

Himpunan peraturan tentang pemerintahan di daerah

Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.