Pedoman pengelolaan keuangan daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 …

Edition

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 394 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

R 348.598 IND p

Himpunan peraturan tentang pemerintahan di daerah

Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berdasarkan pada asas dekosentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam Negara Kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara.

Himpunan peraturan perundang-undangan: undang-undang otonomi daerah edisi 2011

1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pe…

Hasil penilaian indeks tata kelola pemerintahan daerah (ITKPD) tahun 2024

Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34, Provinsi, di mana 4 Provinsi daerah otonom baru belum memiliki data-data Yang lengkap, penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. meskipun memiliki log waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan t…

Program prioritas nasional replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelaya…

Program Prioritas Nasional (PPN) 2017 merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama PPN 2017 adalah reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya adalah penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Dalam konteks ini, pemerintah melihat pentingnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan efisie…

Program prioritas nasional 2017 replikasi model hasil inovasi daerah bidang p…

Perekayasaan program prioritas nasional replikasi model hasil bidang pelayanan perizinan bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tahapan-tahapan perekayasaan yang dilakukan, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perekayasaan yang kritis meliputi: (…

Laporan akhir model layanan utama pemerintah daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri), khususnya Puslitbang Inovasi Daerah pada tahun 2018 ini melakukan Kajian Model Layanan Utama Pemerintahan Daerah (Pemda). Kajian ini ditujukan untuk memberikan wawasan tentang inovasi daerah dikaitkan dengan tujuh layanan utama yang dilakukan antara lain di bidang layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ten…

Laporan akhir kajian strategis inovasi pelayanan terminal dalam upaya peningk…

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pelakanaan Otonomi Daerah senentukan format baru pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Conten utama di dalam format baru otonomi ialah adanya peralihan Kewenangan atas seberapa Urusan Pemerintahan di Daerah Pengelolaan Terminal termasuk salah satu sub urusan yang mengalami peralihan kewenangan. Sesuai dengan amanah Otonomi Daerah, Termi…

Laporan penyelenggaran pemberian penghargaan innovati goverment award (IGA)

hasil akhir dari penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian, disimpulkan bahwa terdapat beberapa praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya. Selain itu, laporan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa mendatang, seperti memperkuat kolaborasi antara pemerintah da…