Buku ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 yang telah membawa dampak besar terhadap proses demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Salh satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik dari otonomi daerah adalah fenomena pemekaran daerah atau pembentuka daerah otonom baru (DOB)
Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah; substansi hukum pemerintahan daerah; mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daeerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daeerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
Gejala penyalahgunaan narkotika, dewasa ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Secara menyolok hal itu dapat dilihat dalam daftar kriminalitas. Ditinjau dari segi acara peradlian, kasus-kasus penyalahgunaan narkotika pun sudah bukan lagi merupakan perkara langka dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lampau. Kenyataan ini memperingatkan kepada kita semua bahwa usaha penanggula…
Buku ini sangat menarik karena mengambil tema yang aktual dan relevan dalam pengembangan potensi sumberdaya Indonesia sebagai negara keputusan dan dikaitkan dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Saya mengenal penulisnya sebagai politisi yang konsisten dan memiliki latar belakang akademis yang tidak diragukan, sehingga saya yakin buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi berharga, terutama…
Dengan menerbitkan Propenas 2000-2004 dalam bentuk buku yang ringkas ini, dimaksudkan agar mudah didapat di mana saja dan oleh siapa saja yang berminat danpeduli dengan masalah pembangunan bangsa ini.
Buku ini pada bagian pertama, banyak membahas tentang beberapa pengertian konstitusi yang diberikan oleh para pakar konstitusi, baik oleh pakar asing maupun pakar indonesia. Di samping itu tulisan pada bagian pertama banyak pula menyoroti tentang hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Konstitusi dan sumber-sumber pengkajian hukum konstitusi.Bagian kedua banyak dikemukakan tentang doktrin konst…
Buku ini memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagi para praktisi, mahasiswa dan masyarkat pada umumnya, karena disusun secara sistematis dan secara jelas diuraikan tentang aspek hukum dan perselisihan hubungan industrial serta dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Hal yang sama untuk buku dasar-dasar hukum ketenagakerjaan ditambahkan kasus-kasus dan yurisprudensi serta analisanya secara teoritik dan praktik.
Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Syariat Islam dalam semua pendekatan, baik pendekatan adat, budaya, maupun pendekatan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.